Berita Badung
Wakil Ketua I DPRD Badung Wayan Suyasa Minta Eksekutif Jujur Sampaikan Kondisi Keuangan Badung
Kondisi keuangan Pemkab Badung yang saat ini terpuruk seakan disembunyikan dari masyarakat.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Noviana Windri
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kondisi keuangan Pemkab Badung yang saat ini terpuruk seakan disembunyikan dari masyarakat.
Pasalnya pihak eksekutif diminta untuk jujur dalam menyampaikan kondisi keuangan di tengah pandemi Covid-19.
Sejauh ini, eksekutif dinilai tidak transparan dalam masalah keuangan. Seakan-akan Badung masih kaya seperti dulu, padahal pendapatan yang ditarget pun jauh dari harapan.
Hal itu pun dikatakan Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa saat ditemui Rabu 19 Mei 2021.
"Kami sebagai DPRD Badung yakni dalam fungsi control, budgeting dan legislatif yang kami harapkapkan kita bersama menyampaikan hal yang realistis dan transparan kepada masyarakat Kabupaten Badung." Ujar Suyasa.
• Sampai April 2021, PAD Badung Jauh dari Target, Dewan Minta Bapenda Koreksi Ulang di Perubahan
• Alami Kekeringan, Ketua Komisi II DPRD Badung Sebut Saluran Pembagi Air ke Subak Balangan Kecil
Politisi asal Desa Penarungan, Mengwi itu mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung yang selama ini dari tahun ke tahun sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Pasalnya dari pajak hotel dan restoran menyumbang 87 persen ke pendapatan Badung.
Namun setelah pandemi Covid-19 pastinya akan berpengaruh langsung kepada sektor pariwisata. Sehingga PAD Badung pun menurun drastis.
"Sudah pasti PAD itu turun, karena pariwisata juga tidak jalan," ungkapnya.
Diakui, saat ini PAD yang berasal dari pariwisata berkurang mencapai 85 persen. Dirinya menyebutkan, dulu Badung mendapatkan PAD Rp 200 sampai Rp 300 miliar per bulan.
Namun kini PAD Badung hanya mencapai 45 atau Rp 50 miliyar per bulan.
"Ini sudah jelas, pendapatan kita minim," imbuhnya.
Jjika dihitung dalam setahun ini APBD, kata Suyasa PAD Badung hanya akan mencapai Rp 2 triliyun. Angka tersebut masih jauh dari target APBD 2021 yakni 3,8 triliun.
Melihat kondisi itu, Ketua DPD Golkar itu pun memandang perlu dilakukan melakukan perubahan APBD 2021.
Sehingga APBD Badung benar-benar riil.