Breaking News:

Berita Buleleng

Buleleng Raih Opini WTP Ketujuh dari BPK

Untuk ketujuh kalinya, Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2020, oleh BPK.

ist
Opini WTP ini diberikan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto, saat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Pemkab Buleleng, tahun anggaran 2020, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin (24/5). 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Untuk ketujuh kalinya, Pemerintah Kabupaten Buleleng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2020, oleh Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) RI.

Opini ini berhasil diperoleh Pemkab Buleleng secara berturut-turut, sejak tahun 2013. 

Opini WTP ini diberikan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto, saat Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Pemkab Buleleng, tahun anggaran 2020, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Bali, Senin 24 Mei 2021.

Bupati Suradnyana pun mengaku sangat bersyukur bahwa pihaknya dapat menerima opini WTP ini secara berturut-turut.

Ini merupakan bukti bahwa penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 di Buleleng dilakukan dengan transparan dan efektif.

Terkait Kendala Anggaran untuk Rekrutmen CPNS 2021, Pemkab Buleleng Akan Bersurat ke DPRD

UPDATE Pegawai Kontrak Pemkab Buleleng Ditemukan Tewas, Sempat Mengeluh Sakit di Dada

 "Tentu kami sangat bersyukur. Ditengah pademi dan situasi perekonomian yang agak berat, kami bisa meraih WTP," ucapnya. 

Imbuh Suradnyana, dengan diraihnya opini WTP ketujuh ini, bisa dijadikan momentum dan penekanan kepada seluruh pihak dan instansi di lingkup Pemkab Buleleng, agar pengelolaan keuangannya dijaga dengan baik.

Ia juga telah menugaskan Sekda Buleleng Gede Suyasa, untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan, agar lebih transparan dan akuntabel.

"Pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan harus dijaga secara terus menerus, tidak hanya saat akhir pemeriksaan saja," katanya. 

Sementara Ketua BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto dalam sambutannya mengatakan, setelah pemeriksaan dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali tahun anggaran 2020, telah sesuai dengan standar akuntansi pemeriksaan berbasis akrual.

Dirinya menambahkan, capaian opini WTP sudah beberapa kali diberikan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

“Didukung pula oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Termasuk oleh Inspektorat Daerah masing-masing,” tutupnya. 

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved