BKN Temukan Sekitar 97 Ribu Data ASN Fiktif, Sosiolog Unud: Ini Patologi Birokrasi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DATA kepegawaian ASN di Indonesia yang amburadul setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan hampir 97 ribu ASN adalah fiktif, mendapat sorotan dari Sosiolog Universitas Udayana Bali, Wahyu Budi Nugroho.

"Boleh jadi, pihak yang paling disorot untuk persoalan ini adalah bagian kepegawaian, karena bagian kepegawaian memiliki fungsi utama dalam penyusunan formasi pegawai yang dibutuhkan, pengadaan, pengangkatan, pemberhentian, serta pensiun pegawai," kata Wahyu kepada Tribun Bali, Selasa 25 Mei 2021.

Banyaknya data ASN fiktif bisa mengindikasikan beberapa hal.

Pertama, data yang tidak up to date terkait pegawai yang telah pensiun, meninggal, atau mengajukan pengunduran diri.

Baca juga: Sekda Gianyar Telusuri Tiap OPD, ASN Fiktif Tidak Ditemukan di Bali

"Dalam hal ini, terdapat rantai birokrasi yang lemah atau terputus dari daerah atau unit-unit kerja ke pusat sehingga pemutakhiran data terhambat," katanya.

Kedua, adanya indikasi kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu.

"Namun baik kedua indikasi di atas adalah bentuk patologi birokrasi atau penyakit birokrasi," ujar dia.

Menurutnya, birokrasi yang seharusnya efisien dan memiliki tugas untuk memperlancar peran berikut fungsi negara, justeru menjadi tidak efisien dan membebani negara.

Dalam kajian sosiologis, salah satu karakter birokrasi adalah “formalitas ketat”, artinya segala sesuatu harus tercatat dan terdokumentasikan dengan baik.

Jika birokrasi tidak mampu melakukannya, maka ia bisa dikatakan sebagai birokrasi yang cacat atau sakit.

"Saya melihat, hal ini salah satunya disebabkan oleh proses ‘digitalisasi birokrasi’ yang masih belum optimal di tanah air," sebutnya.

"Mungkin data-data ASN memang sudah terunggah, tetapi untuk terhubung satu sama lain belum. Harus diakui, kita memang masih berhadapan dengan persoalan keamanan digital," imbuh Wahyu.

Di sisi lain, hal ini bisa juga disebabkan oleh masih kurangnya kapasitas pegawai dalam penguasaan teknologi informasi.

Dapat dibayangkan, terdapat persoalan kesenjangan generasi yang kini juga kita hadapi, antara generasi milenial yang begitu melek teknologi, dengan generasi sebelumnya yang baru mulai belajar atau membiasakan diri dengan teknologi informasi.

Pemutakhiran data secara digital oleh masing-masing ASN seperti yang dilakukan pada 2014 bisa jadi memang menjadi solusi, tetapi pihaknya melihat hal ini juga menyulitkan para ASN yang sudah berumur, karena mereka harus mencari kembali dokumen-dokumen yang sudah lama tidak tersentuh.

Baca juga: TPP ASN Pemkab Badung Belum Cair, Bupati Pastikan Tak Ada Pemotongan dan Dimungkinkan untuk Dirapel

"Mungkin jika pelaporan ini dilakukan oleh koordinator unit kerja, terutama bagian kepegawaian, akan jauh lebih memudahkan, dengan syarat, segala dokumen yang diperlukan memang telah terarsipkan dan terdigitalkan dengan baik, serta para personelnya memang kredibel," katanya. (*)

Kumpulan Artikel Bali