Bupati Jembrana Tamba Minta 40% Kuota di Poltek KP Prioritas Bagi Putra-Putri Keluarga Kurang Mampu

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, minta agar kuota pendidikan 40 persen bagi putra putri Jembrana yang belajar di Politeknik Kelautan Perikanan Pengambengan bisa diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu.

Ia berharap keberadaan Poltek KP Jembrana yang berlokasi di Desa Pengambengan, Jembrana, Bali, mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta unggul.

Diharapkan lulusnya nanti menjadi tenaga kerja profesional, memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, menjadi kekuatan bagi pengembangan dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan, khususnya di Jembrana, Bali.

Hal itu disampaikan Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, saat menerima audiensi dari Direktur Poltek KP Jembrana I Gusti Putu Gede Rumayasa berserta jajarannya di ruang rapat Kantor Bupati Jembrana, Kamis 27 Mei 2021.

Baca juga: Polisi Sisir Bengkel Motor yang Diduga Jadi Tempat Setting Motor Trek-trekan di Jembrana

Bupati Tamba optimis potensi perikanan di Jembrana bisa dimaksimalkan didukung dengan SDM yang baik.

Kedepan, ia meyakini sektor perikanan menjadi sektor unggulan.

Apalagi di Kabupaten Jembrana akan dibangun pelabuhan sentra industri perikanan khususnya di Desa Pengambengan.

“Saya mengajak kepada seluruh putra-putri Jembrana khususnya yang baru tamat SMA/SMK agar memanfaatkan kesempatan dengan baik yaitu mengenyam pendidikan khususnya di sektor perikanan dan kelautan di kampus unik Poltek KP Jembrana. Saya yakin akan lahir SDM-SDM Jembrana yang unggul khususnya di bidang perikanan dan kelautan,” papar Bupati Tamba.

Selain itu, Bupati juga menyambut baik pembelajaran tatap muka yang akan diselenggarakan Poltek KP. Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan Covid-19 Jembrana melalui Bupati Jembrana telah memberikan rekomendasi berlangsungnya PTM.

Namun demikian, ia meminta kepada jajaran rektorat dan dosen pengajar agar tetap mengawasi dengan ketat.

Utamanya penerapan protokol kesehatan di lingkungan kampus.

Seperti menyediakan hand sainitizer, tempat mencuci tangan, menggunakan masker serta membatasi jumlah taruna-taruni yang melaksanakan pembelajaran di ruang kelas.

"Ini harus diawasi dengan ketat. Bagaimana protokol kesehatan disosialisasikan terus menerus. Pembelajaran agar tidak menimbulkan kerumunan. Jangan sampai rekomendasi ini tidak diikuti dengan penerapan prokes yang ketat,” tegasnya.

Baca juga: Pemkab Jembrana Sertifikatkan Tanah Timbul Seluas 1,8 Hektare di Desa Pengambengan

Sementara, Direktur Poltek KP Jembrana, IGP Gede Rumayasa Yudana mengatakan, untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka (PTM) di kampus terdapat 2 (dua) syarat yang yang harus dipenuhi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan yakni ijin dari orangtua para taruna-taruni serta rekomendasi Satgas Covid-19 setempat termasuk rekomendasi Bupati Jembrana.

“Namun demikian, sesuai dengan arahan Bapak Bupati Jembrana, rekomendasi yang kami peroleh dalam rencana pelaksanaan PTM, tentunya dibarengi dengan mengedepankan disiplin prokes yang ketat, sehingga berlangsungnya PTM ini tidak menimbulkan terjadinya klaster penyebaran Covid-19. Kami sudah mempersiapkan beberapa skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya,” imbuhnya.