Kadin Batalkan Rencana Munas di Bali, Mencederai Komitmen Memulihkan Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membatalkan rencana menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 2-4 Juni 2021 di Nusa Dua, Bali.

Pembatalan ini mendapat reaksi kecewa dari berbagai pihak karena dianggap mencederai komitmen untuk memulihkan pariwisata Bali di tengah pandemi Covid-19.

Dalam keterangan pers yang diterima Tribun Bali, Kamis 27 Mei 2021, pengurus Pusat Kadin H Kamrussamad mengatakan, pembatalan itu mencederai semangat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya sektor pariwisata.

Apalagi, menurutnya pemerintah pusat berulang kali menegaskan komitmennya untuk membantu pariwisata Bali untuk bangkit.

Baca juga: Soal Batalnya Munas Kadin di Bali, Menparekraf: Saya Harap Keputusan Berpihak pada Sektor Pariwisata

Ia menilai penundaan Munas melanggar AD/ART KADIN.

Apalagi kepengurusan saat ini sebenarnya telah berakhir sejak akhir tahun 2020.

"Tapi karena pandemi Covid-19, maka pada bulan Januari 2021 diputuskan Munas di Bali 2-4 Juni 2021," tegasnya.

Pria yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut penunjukan Bali sebagai tuan rumah rumah Munas Kadin atas petunjuk Presiden Jokowi.

Hal ini menurutnya diungkapkan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani pada Rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) Kadin bulan April 2021.

"Perlu penjelasan karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan pada Rapat Dewan Pengurus Lengkap pada bulan April 2021," ujarnya.

Kamrussamad memandang pembatalan Munas di Bali akan berdampak pada UMKM serta sektor dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan nasional tersebut yaitu industri perhotelan, transportasi serta kuliner yang sudah menyiapkan bahan baku dan material.

“Menjadi kecewa besar bahkan potensi mengalami kerugian, khususnya di Nusa Dua yang merupakan kawasan zona hijau dari segi klaster Covid. Sedangkan ekonomi Bali Nusra pada Q1/2020 mengalami minus 5,06% dan Q1/2021 juga minus 5,19%. Artinya perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha lainnya untuk menyelamatkan Bali agar ekonomi bisa bangkit,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah memberikan penjelasan atas pembatalan Munas tersebut.

“Dunia usaha ingin mendapat kepastian bahwa pemerintah sungguh-sungguh menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujarnya.

Baca juga: Soal Batalnya Munas Kadin di Nusa Dua, Dewan Bali: Sangat Menyakitkan Masyarakat Bali

Ketua Hipmi Kecewa