Kadin Batalkan Rencana Munas di Bali, Mencederai Komitmen Memulihkan Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membatalkan rencana menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 2-4 Juni 2021 di Nusa Dua, Bali.

Pembatalan ini mendapat reaksi kecewa dari berbagai pihak karena dianggap mencederai komitmen untuk memulihkan pariwisata Bali di tengah pandemi Covid-19.

Dalam keterangan pers yang diterima Tribun Bali, Kamis 27 Mei 2021, pengurus Pusat Kadin H Kamrussamad mengatakan, pembatalan itu mencederai semangat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya sektor pariwisata.

Apalagi, menurutnya pemerintah pusat berulang kali menegaskan komitmennya untuk membantu pariwisata Bali untuk bangkit.

Baca juga: Soal Batalnya Munas Kadin di Bali, Menparekraf: Saya Harap Keputusan Berpihak pada Sektor Pariwisata

Ia menilai penundaan Munas melanggar AD/ART KADIN.

Apalagi kepengurusan saat ini sebenarnya telah berakhir sejak akhir tahun 2020.

"Tapi karena pandemi Covid-19, maka pada bulan Januari 2021 diputuskan Munas di Bali 2-4 Juni 2021," tegasnya.

Pria yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut penunjukan Bali sebagai tuan rumah rumah Munas Kadin atas petunjuk Presiden Jokowi.

Hal ini menurutnya diungkapkan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani pada Rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) Kadin bulan April 2021.

"Perlu penjelasan karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan pada Rapat Dewan Pengurus Lengkap pada bulan April 2021," ujarnya.

Kamrussamad memandang pembatalan Munas di Bali akan berdampak pada UMKM serta sektor dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan nasional tersebut yaitu industri perhotelan, transportasi serta kuliner yang sudah menyiapkan bahan baku dan material.

“Menjadi kecewa besar bahkan potensi mengalami kerugian, khususnya di Nusa Dua yang merupakan kawasan zona hijau dari segi klaster Covid. Sedangkan ekonomi Bali Nusra pada Q1/2020 mengalami minus 5,06% dan Q1/2021 juga minus 5,19%. Artinya perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha lainnya untuk menyelamatkan Bali agar ekonomi bisa bangkit,” ujarnya.

Dia meminta pemerintah memberikan penjelasan atas pembatalan Munas tersebut.

“Dunia usaha ingin mendapat kepastian bahwa pemerintah sungguh-sungguh menjalankan Pemulihan Ekonomi Nasional,” ujarnya.

Baca juga: Soal Batalnya Munas Kadin di Nusa Dua, Dewan Bali: Sangat Menyakitkan Masyarakat Bali

Ketua Hipmi Kecewa

Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali Pande Agus Permana Widura kecewa dengan batalnya pelaksanaan Munas Kadin di Bali awal bulan depan.

“Jujur prank ini sudah terjadi sejak tahun baru sebelumnya, waktu itu kita bersiap-siap membuka Bali tapi ternyata pemerintah pusat membatalkan, terus liburan Idul Fitri kemarin kita bersiap-siap tapi akhirnya tidak lagi. Sekarang ini kita mengira ini ada harapan, malah begini,” katanya, Kamis 27 Mei 2021.

Ia mengatakan, perekonomian Bali sudah benar-benar terpuruk dan terpukul akibat hantaman pandemi Covid-19.

Menurut Pande, para pelaku industri pariwisata di Bali berharap adanya Munas Kadin tersebut sedikit membantu menggairahkan perekonomian Bali.

“Perekonomian kita di Bali yang tergantung dari pariwisata hampir 78 persen itu mengalami goncangan. Hampir 1,5 tahun ini perekonomian kita terlempar 9,3 persen di 2020. Jadi satu-satunya cara untuk memulihkan ini ya dengan mendatangkan tamu-tamu domestik, sebelum airport bisa dibuka untuk tamu mancanegara,” katanya.

Apalagi, kata dia, untuk melakukan diversifikasi bisnis dari sektor pariwisata ke sektor lainnya sangat sulit dilakukan dalam waktu dekat.

“Diversifikasi bisnis agak memakan waktu, satu-satunya ya dari pariwisata bagaimana cara mendatangkan tamu,” paparnya.

Pande menilai, apabila pelaksanaan Munas Kadin tetap dilaksanakan di Bali sesuai rencana, dapat menjadi ajang ujicoba pembukaan pariwisata Bali bagi dunia internasional beberapa bulan mendatang.

“Kedatangan tamu sebanyak 2.000 orang dari KADIN itu sebenarnya sebuah test and error bagi kita, apalagi kata Pak Jokowi di bulan Juni akhir atau Juli awal ada rencana aiport internasional dibuka, tentunya kita membutuhkan trial and error. Apalagi ada green zone dari pemerintah di tiga tempat, ini kan harus ada test casenya,” kata Pande.

Oleh sebab itu, dia meminta komitmen semua stakeholder terkait untuk membantu Bali bangkit dari krisis ekonomi.

“Kalau begini terus Bali akan bangkrut. Kalau kita sampai menjual aset kita untuk bertahan hidup, akhirnya pengusaha Bali hanya menjadi penonton di negeri sendiri, kita tidak ingin itu terjadi. Oleh sebab itu butuh effort dari pemerintah pusat dan daerah untuk bisa menerima wisatawan lagi ke Bali,” katanya. (*).

Baca juga: Munas KADIN di Bali Batal, Kamrussamad: Cederai Komitmen Pemulihan Pariwisata Bali

Kumpulan Artikel Bali