Ratu Elizabeth II Menghadapi Tuduhan Rasial Baru di Istana Buckingham

TRIBUN-BALI.COM, LONDON- Hanya dua bulan setelah tuduhan mengejutkan Meghan Markle sehubungan dengan warna kulit bayinya, Ratu Elizabeth II menghadapi tuduhan baru tentang isu rasial di Istana Buckingham.

The Guardian mengungkap dokumen yang tampaknya menunjukkan Istana Buckingham memiliki kebijakan tidak mempekerjakan imigran kulit berwarna atau orang asing.

Kebijakan rasial ini berlaku untuk peran klerus (pejabat) dalam rumah tangga kerajaan Inggris sampai akhir tahun 1960-an.

Istana Buckingham pun disebut memiliki kebijakan berbeda untuk para pelayan.

Baca juga: Pangeran Harry dan Meghan Dinilai Dusta soal Adanya Diskriminasi di Kerajaan Inggris

Baca juga: Michellle Obama: Sikap Rasial Keluarga Kerajaan Inggris Bukan Hal Baru

Menurut dokumen tersebut tertera keterangan "jabatan domestik biasa yang bisa mempertimbangkan pelamar kulit berwarna."

Dokumen yang diungkap The Guardian juga menunjukkan Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan Inggris telah mendapat pengecualian dari undang-undang (UU) diskriminasi jenis kelamin dan ras (UU Kesetaraan Inggris).

Laporan Newsweek menyebutkan, klaim tek sedap lainnya dicatat seorang pegawai negeri pada 1968, setelah pertemuan dengan Kepala Manajer Keuangan Ratu Elizabeth II penjaga “privy purse”, Lord Tryon.

Klaim ini menambah tuduhan Meghan Markle dan Pangeran Harry pada Maret 2021.
Pasangan yang sudah melepas tugas Kerajaan Inggris itu sebelumnya mengklaim seorang bangsawan yang tidak disebutkan namanya menyatakan keprihatinannya, bahwa kulit bayi mereka yang belum lahir mungkin terlalu gelap.

Anggota keluarga itu tidak pernah disebutkan namanya. Tetapi Meghan dan Pangeran Harry memberi tahu Oprah Winfrey di belakang kamera bahwa itu bukan Ratu atau Pangeran Philip.

Persamaan hak di tempat kerja

The Guardian juga menemukan dokumen pemerintah yang dideklasifikasi, yang disimpan di Arsip Nasional Inggris, di Kew, di London Barat.

Dokumen itu menunjukkan bagaimana istana Inggris dibebaskan dari UU yang menjamin persamaan hak di tempat kerja.

Pegawai Negeri Sipil, TG Weiler, menulis memo pada Februari 1968 yang meringkas pertemuannya dengan Lord Tryon, penjaga “privy purse.”

Dikutip di The Guardian, Weiler mendeskripsikan bagaimana Lord Tryon mengidentifikasi tiga kategori pekerjaan di istana Inggris.

Pertama, jabatan senior, yang tidak diisi dengan pengumuman terbuka, atau oleh sistem penunjukan terbuka, sehingga mungkin akan dimaklumi sebagai hal di luar lingkup UU tersebut.