Ratu Elizabeth II Menghadapi Tuduhan Rasial Baru di Istana Buckingham

TRIBUN-BALI.COM, LONDON- Hanya dua bulan setelah tuduhan mengejutkan Meghan Markle sehubungan dengan warna kulit bayinya, Ratu Elizabeth II menghadapi tuduhan baru tentang isu rasial di Istana Buckingham.

The Guardian mengungkap dokumen yang tampaknya menunjukkan Istana Buckingham memiliki kebijakan tidak mempekerjakan imigran kulit berwarna atau orang asing.

Kebijakan rasial ini berlaku untuk peran klerus (pejabat) dalam rumah tangga kerajaan Inggris sampai akhir tahun 1960-an.

Istana Buckingham pun disebut memiliki kebijakan berbeda untuk para pelayan.

Baca juga: Pangeran Harry dan Meghan Dinilai Dusta soal Adanya Diskriminasi di Kerajaan Inggris

Baca juga: Michellle Obama: Sikap Rasial Keluarga Kerajaan Inggris Bukan Hal Baru

Menurut dokumen tersebut tertera keterangan "jabatan domestik biasa yang bisa mempertimbangkan pelamar kulit berwarna."

Dokumen yang diungkap The Guardian juga menunjukkan Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan Inggris telah mendapat pengecualian dari undang-undang (UU) diskriminasi jenis kelamin dan ras (UU Kesetaraan Inggris).

Laporan Newsweek menyebutkan, klaim tek sedap lainnya dicatat seorang pegawai negeri pada 1968, setelah pertemuan dengan Kepala Manajer Keuangan Ratu Elizabeth II penjaga “privy purse”, Lord Tryon.

Klaim ini menambah tuduhan Meghan Markle dan Pangeran Harry pada Maret 2021.
Pasangan yang sudah melepas tugas Kerajaan Inggris itu sebelumnya mengklaim seorang bangsawan yang tidak disebutkan namanya menyatakan keprihatinannya, bahwa kulit bayi mereka yang belum lahir mungkin terlalu gelap.

Anggota keluarga itu tidak pernah disebutkan namanya. Tetapi Meghan dan Pangeran Harry memberi tahu Oprah Winfrey di belakang kamera bahwa itu bukan Ratu atau Pangeran Philip.

Persamaan hak di tempat kerja

The Guardian juga menemukan dokumen pemerintah yang dideklasifikasi, yang disimpan di Arsip Nasional Inggris, di Kew, di London Barat.

Dokumen itu menunjukkan bagaimana istana Inggris dibebaskan dari UU yang menjamin persamaan hak di tempat kerja.

Pegawai Negeri Sipil, TG Weiler, menulis memo pada Februari 1968 yang meringkas pertemuannya dengan Lord Tryon, penjaga “privy purse.”

Dikutip di The Guardian, Weiler mendeskripsikan bagaimana Lord Tryon mengidentifikasi tiga kategori pekerjaan di istana Inggris.

Pertama, jabatan senior, yang tidak diisi dengan pengumuman terbuka, atau oleh sistem penunjukan terbuka, sehingga mungkin akan dimaklumi sebagai hal di luar lingkup UU tersebut.

Kedua, klerus dan jabatan kantor lainnya, yang sebenarnya tidak biasa ditempati oleh imigran kulit berwarna atau orang asing.

Ketiga, pos-pos domestik biasa, di mana pelamar kulit berwarna dipertimbangkan secara bebas. Tetapi bagaimanapun juga ada pengecualian umum yang diusulkan untuk pekerjaan rumah tangga.

"Mereka sangat khawatir bahwa jika UU yang diusulkan diterapkan pada rumah tangga Ratu, untuk pertama kalinya akan memungkinkan secara legal mengkritik rumah tangga kerajaan,” ujar Weiler.

"Banyak orang sudah melakukannya (kritik), tetapi itu diterima pada pijakan yang berbeda dari ketentuan undang-undang."

Klausul pengecualian istana RUU hubungan ras diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri dari Partai Buruh, yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri Inggris James Callaghan.

The Guardian memperkirakan, negosiasi untuk membuat istana Inggris bebas dari hukum itu adalah untuk mencari "persetujuan Ratu" guna pengesahan undang-undang baru saat itu.

Ketentuan misterius itu seharusnya menjadi formalitas prosedural. Tetapi penyelidikan The Guardian, selama beberapa bulan terakhir, menunjukkan bahwa hal itu memberi kesempatan kepada bangsawan untuk melobi pemerintah sebelum UU diumumkan secara publik.

Surat kabar itu mengutip tulisan seorang pegawai negeri yang menulis bahwa staf kerajaan "setuju bahwa jalan sekarang terbuka bagi sekretaris negara untuk meminta persetujuan Ratu, dengan menempatkan kepentingannya di parlemen, demi tujuan dari RUU itu."

Catatan itu ditulis setelah pengecualian istana dimasukkan ke dalam RUU diskriminasi jenis kelamin dan ras.

The Guardian melaporkan pengecualian tersebut memastikan bahwa pengaduan resmi tentang rasial terhadap pegawai istana, akan disampaikan kepada sekretaris dalam negeri dan bukan ke pengadilan.

Artinya ada potensi menjauhkan isu itu dari domain publik. Pengecualian diterapkan pada UU Hubungan Ras 1976, UU Diskriminasi Jenis Kelamin 1975 dan UU Kesetaraan Upah 1970. Itu juga bertahan hingga hari ini karena digantikan oleh UU Kesetaraan 2010.

Tanggapan Istana Buckingham

Kepada The Guardian, juru bicara Istana Buckingham mengatakan: "Rumah tangga kerajaan dan penguasa mematuhi ketentuan UU Kesetaraan (Inggris), pada prinsipnya dan dalam praktiknya.

"Ini tercermin dalam keragaman, inklusi, dan martabat dalam kebijakan, prosedur, dan praktik kerja di dalam rumah tangga kerajaan.”

"Setiap pengaduan yang mungkin diajukan berdasarkan undang-undang tersebut mengikuti proses formal yang menyediakan sarana untuk mendengarkan dan memperbaiki pengaduan apa pun."

Berita lain terkait Kerajaan Inggris

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul Ratu Elizabeth II dan Keluarga Kerajaan Inggris Terkena Skandal Rasial Baru