PPKM Mikro di Bali dan 33 Provinsi Lainnya Bakal Diperpanjang Mulai 14 Juni 2021

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Provinsi Bali dan 33 provinsi lainnya mulai 14 Juni mendatang.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, langkah itu diambil sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran, seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus dan Bangkalan, Madura.

"PPKM mikro ini dilakukan 14 Juni kemudian di 34 provinsi kita akan terus dilakukan sampai kondisi waspada ini mengalami penurunan sehingga aman," ujar Dante dalam dialog virtual, Kamis 10 Juni 2021.

Baca juga: PPKM Mikro di Bali Diperpanjang Sampai Waktu Tak Ditentukan, Perguruan Tinggi Diizinkan Tatap Muka

Baca juga: Panglima TNI Soroti PPKM Skala Mikro di Bali, Sebut Tingkat Kepatuhan Masyarakat Capai 90 Persen

Selain itu, Dante mengungkap pemerintah setiap daerah harus menggalakan kampanye protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

"Kemudian 3T terus kita galakkan kepada masyarakat yaitu tracing, testing, dan treatment," katanya.

Sebelumnya, pelaksanaan PPKM mikro di 34 provinsi baru berjalan sejak 1 Juni lalu dan berakhir pada 14 Juni ini.

Pada pelaksanaan PPKM mikro tahap 9 lalu, pemerintah memperluas cakupan wilayah PPKM mikro di 4 provinsi yakni Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

Disiplin Prokes

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito meninjau Serbuan Vaksinasi di Grand Ballroom Sudirman, Bandung, Jawa Barat, Kamis 10 Juni 2021.

Hadi Tjhajanto dan Listyo Sigit Prabowo mengingatkan masyarakat untuk selalu disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun warga sudah divaksin.

“Bapak-Ibu, yang telah melaksanakan vaksin, harus tetap melaksanakan disiplin Protokol Kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena itulah senjata yang paling ampuh untuk, memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini,” kata Hadi dalam keterangan resmi Puspen TNI.

Rencananya hari ini sekira lima ribu orang di Kota Bandung dan sekitarnya mendapatkan vaksinasi.

Vaksinator yang bertugas dalam kegiatan tersebut terdiri dari 80 vaksinator TNI AD, 20 vaksinator TNI AU dan 80 vaksinator dari Polri dengan total 180 vaksinator.

“Dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, berarti kita peduli terhadap diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar,” kata Hadi.

Sebagaiman diketahui pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia sejak akhir tahun 2019, hingga saat ini belum juga berakhir.

Sejak kemunculan wabah Covid-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, TNI dan Polri terus bergerak untuk membantu Pemerintah di antaranya dengan penjemputan WNI ke Wuhan, Tiongkok.

Kapolri mengungkapkan, upaya yang dilakukan TNI-Polri ini merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah terkait percepatan program vaksinasi massal demi memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Selain itu, dengan adanya vaksinasi massal, kata Sigit, maka hal itu kembali menguatkan perekonomian nasional yang terganggu akibat Pandemi Covid-19.

"TNI-Polri telah melakukan langkah-langkah dalam mengendalikan laju Covid-19 melalui pandampingan dan penguatan personel dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan," ujar mantan Kapolda Banten itu.

Menurut Sigit, sampai dengan saat ini, program vaksinasi tahap I dan tahap II yang dilakukan di Jawa Barat sudah mencapai 6.781.022 orang. (Tribun Network/Rina Ayu.Gita Irawan/Igman Ibrahim/sam)