Breaking News:

Berita Bali

DPRD Bali Tolak Rencana Pajak 12 Persen Bagi Sekolah, Disdikpora Ungkap Hal Ini

DPRD Bali menegaskan sikapnya untuk menolak rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen bagi sekolah.

Penulis: Ragil Armando | Editor: Noviana Windri
Tribun Bali/Ragil Armando
Ketua Komisi IV DPRD Bali yang juga Bendesa Adat Pedungan, I Gusti Putu Budiarta (tengah) dalam rapat bersama Dinas PMA Bali membahas Raperda BUPDA 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR DPRD Bali menegaskan sikapnya untuk menolak rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen bagi sekolah atau jasa pendidikan lainnya.

Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bahkan, rencana kebijakan tersebut sudah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 untuk dibahas bersama pemerintah dan parlemen.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta saat dikonfirmasi, Jumat 11 Juni 2021.

Bahkan, Gung Budiarta sapaan akrabnya menegaskan pihaknya akan mengawal agar rencana tersebut tidak terlaksana.

Soal Pajak 12 Persen Bagi Sekolah, Ekonom Sebut Masyarakat Makin Sulit Akses Pendidikan

Pemerintah Rencana Kenakan Pajak 12 Persen Bagi Sekolah dan Sembako, Kamrussamad: Kita Akan Menolak!

“Kita siap untuk memperjuangkan untuk tidak sampai kena pajak pendidikan itu,” ujarnya.

Ia beralasan bahwa pendidikan sebagai sektor sosial justru bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Sehingga, menurutnya sangat tidak masuk akal apabila terkena PPN.

“Karena sekolah itu kan bersifat sosial untuk meningkatkan kualitas manusia di sana kan, oleh sebab itu tidak masuk akal kena PPN. Kalau bidang usaha lainnya silahkan,” ucap Politikus PDIP itu.

Pihaknya juga berharap pemerintah membatalkan rencana tersebut.

“Ya semestinya pemerintah jangan terlalu membebani, bila perlu dibebaskan dari pajak. Apalagi pandemi susah anak untuk sekolah, untuk swasta aja gak mampu bayar

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat dikonfirmasi mengaku kaget dengan adanya rencana pemerintah pusat tersebut.

Ia mengaku belum mendapat informasi mengenai adanya rencana PPN 12 persen bagi sekolah.

“Saya belum dapat informasi itu, di sana sekolah apa yang dikenakan pajaknya?,” kata dia Jumat 11 Juni 2021.

Pun begitu, ia sangsi kebijakan tersebut akan diterapkan, mengingat lembaga Pendidikan sebagai pelayanan masyarakat.

“Kalau untuk sekolah sih saya rasa nggak, tapi saya coba cari info dulu, belum bisa komentar banyak,” ucap dia.

Seperti diketahui, dalam Pasal 4A draf perubahan UU KUP pemerintah merencanakan untuk menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP).

Sekolah Bakal Dikenakan Pajak Mulai Dari PAUD, SD, Perguruan Tinggi hingga Bimbel

Sebab sebelumnya, mengacu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sekolah dikecualikan dari daftar objek PPN.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. 

Namun, di saat bersamaan pemerintah juga akan mengatur kebijakan PPN multi tarif.

Pertama, tarif sebesar 5% untuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah-bawah.

Kedua, tarif sebesar 25% bagi jasa tergolong mewah.

Setali tiga uang, nantinya untuk sekolah yang tergolong mahal bakal dibanderol PPN dengan tarif normal yakni 12%.

Sedangkan sekolah negeri misalnya dikenakan tarif 5%.

Untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu disahkan. (gil)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved