Perbekel se-Gianyar Diminta Pintar Kelola BHP, Bupati Mahayastra: Sekarang Nilainya Kecil

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Sejumlah perbekel dari 64 desa se-Kabupaten Gianyar kini masih menantikan transferan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dari Pemkab Gianyar.

Sebab BHP belum diterima per triwulan pertama 2021.

Terkait hal tersebut, Bupati Gianyar, Made Mahayastra memastikan BHP akan cair pada akhir triwulan kedua.

Berdasarkan catatan Tribun Bali, Minggu 13 Juni 2021, nilai BHP yang diterima desa di Gianyar sebelum pandemi Covid-19 relatif besar.

Baca juga: Per 1 Januari 2021 BBM Premium di Jawa, Madura & Bali Akan Dihapus, Ini Kata Pertamina & BPH Migas

Di mana dari dana tersebut, pihak desa mampu memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak parah, perbaikan saluran irigasi pertanian, hingga membeli kendaraan mobil Xpander.

Selain itu, juga untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa.

Besarnya manfaat dari BHP inilah yang menyebabkan kepala desa sangat menantikan dana tersebut, untuk membangun desanya.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra mengatakan, pemberian BHP merupakan kewajiban pemerintah kabupaten sesuai amanat undang-undang.

Namun ia membenarkan, tahun ini pihaknya belum mentransfer dana BHP ke desa.

Pihaknya baru mentransfer dana alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 5 miliar.

"Kemarin kita sudah tuntaskan ADD-nya, kita transfer Rp 5 miliar sekitar seminggu yang lalu. Nanti disusul dengan dana bagi hasil pajak retribusi," ujarnya.

Terkait berapa nominal rata-rata dana BHP yang akan diterima per desa, Politikus PDIP asal Payangan itu mengatakan hal tersebut tidak bisa dipastikan.

Sebab dana BHP ini bukan bersifat target, melainkan berdasarkan realisasi yang setiap waktu bisa berubah-ubah.

Namun Mahayastra memastikan nilainya untuk tahun ini sangat kecil.

Hal itu dikarenakan sumber BHP Gianyar adalah dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan retribusi.

Baca juga: Pemkab Gianyar Batalkan Rekrutmen CPNS dan P3K 2021, Terkendala pada Pembayaran Tunjangan Pegawai

Sementara, kata dia, sudah diketahui oleh semua pihak, bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) Gianyar menurun tajam, akibat objek pajak tersebut tidak memenuhi target akibat pandemi Covid-19.

Adapun persentase yang didapat desa dari pajak tersebut adalah 10 persennya.

Artinya, jika total yang didapatkan adalah Rp 1 miliar, kata Mahayastra, berarti Rp 100 jutanya diberikan pada seluruh desa se-Gianyar.

"Pembagian dana BHP itu berdasarkan realisasi, bukan berdasarkan target. Untuk pencairan triwulan dua, masih menunggu. Sekarang kan baru tanggal 13, tunggulah hasil akhirnya. Nanti sekaligus dibayarkan (yang triwulan pertama)," ujarnya.

"Terkait nilai yang diterima, sesuai dengan realisasi. Jika dapat Rp 1 miliar, berarti 100 juta dibagi ke seluruh desa. Karena aturan undang-undang memang begitu. Kita tidak boleh mengurangi daripada itu. Pembagian tahun ini kayaknya sedikit sekali," ujarnya.

Dikarenakan nilainya nanti akan sedikit, Mahayastra pun meminta agar perbekel sudah memperhitungkannya sejak jauh-jauh hari.

"Kalau situasinya seperti ini, dia (perbekel) seharusnya sudah dari awal menyiapkan peraturannya, jangan lagi ada belanja fisik kalau situasi seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gianyar, Dewa Ngakan Made Adi mengatakan, jika dana BHP yang diterima desa tidak sesuai dengan yang diharapkan, pihaknya pun meminta agar desa menunda kegiatan yang dibiayai BHP, dan lebih memprioritaskan penggunaannya untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya mengharapkan apabila nanti tahap pertama Bagi Hasil Pajak telah ditransfer ke desa, agar diperioritaskan untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan karena iuran BPJS Ketenagakerjaan ini dibayar dari APBDes yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan tidak bisa ditunda," ujarnya. (*)

Baca juga: Sempat Molor, THR ASN Pemkab Gianyar Akhirnya Cair, Soal Tunjangan Dipertanyakan

Kumpulan Artikel Gianyar