Breaking News:

Berita Bali

Soal Rencana Pengenaan PPN Sembako dan Jasa Pendidikan, Golkar Bali Tegaskan Menolak

Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Istimewa
Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen mendapat respons keras dari dari berbagai pihak.

Rencana kebijakan tersebut diatur dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bahkan, rencana kebijakan tersebut sudah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 untuk dibahas bersama pemerintah dan parlemen.

Di Bali, salah satu yang juga ikut menolak rencana tersebut adalah Partai Golkar.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Mengenakan Pajak Terhadap Sembako

Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry menyatakan, pihaknya tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut.

Hal itu didasarkan pada aspirasi yang masuk ke Partai Golkar Bali dari masyarakat.

“Kami di daerah jelas tidak setuju dengan rencana itu. Kami di daerah akan bersurat secara resmi ke DPP,” katanya di sela-sela penandatangan kerjasama Badan-badan yang dibentuk oleh Partai Golkar Bali dengan Mitra kerja, Sabtu 12 Juni 2021.

Ia mengatakan jika di tengah Pandemi Covid-19 saat ini, apabila pengenaan pajak dilakukan terhadap sembako dan sektor pendidikan, tentunya akan berdampak pada harga.

Dengan demikian, juga akan memberatkan masyarakat.

Maka dari itu, ia menilai jika rencana tersebut dianggap tidak tepat untuk diterapkan saat ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved