Bisnis
Terbebani Utang Jumbo, Dirut Garuda Indonesia: Opsi 2 dan 3 Jadi Pilihan Selamatkan Maskapai
Dirut Garuda Indonesia (GIAA) yakin, beban keuangan dapat diselesaikan dengan opsi pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang alias PKPU)
TRIBUN-BALI.COM - Manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yakin pihaknya masih mampu menyelamatkan maskapai milik negara ini.
Optimisme ini nampak dari paparan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI, Senin 21 Juni 2021 kemarin.
Pertama, masalah belitan utang jumbo.
Dirut Garuda Indonesia (GIAA) yakin, beban keuangan dapat diselesaikan dengan opsi pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang alias PKPU).
Baca juga: Seribu Karyawan Garuda Indonesia Ajukan Pensiun Dini, Tunggak Gaji Karyawan Rp 328 Miliar
Atas opsi ini, Garuda (GIAA) dan para kreditur memiliki waktu 270 hari alias 9 bulan untuk menegosiasikan utang Garuda. Bila disepakati kedua pihak, Garuda dapat merestrukturisasi utang. Namun bila tidak, ada potensi Garuda digugat pailit.
Kedua, dari empat opsi misi penyelamatan Garuda Indonesia (GIAA), manajemen Garuda condong memilih opsi penyelamatan kedua dan ketiga.
Pengakuan Irfan, Garuda tidak ingin membebankan pemerintah dengan utang yang ada.
Jika merujuk empat opsi atas masalah Garuda, opsi kedua adalah menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi Garuda Indonesia.
Pemerintah akan menggunakan legal bankruptcy process untuk merestrukturisasi kewajiban meliputi utang, sewa, dan kontrak kerja.
Lalu opsi ketiga, pemerintah merestrukturisasi Garuda Indonesia dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru.
Pemerintah akan membiarkan Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi utang.
Saat yang bersamaan, pemerintah mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik perseroan.
Perusahaan anyar itu juga akan menjadi national carrier di pasar domestik.
Estimasi modal yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan baru mencapai US$ 1,2 miliar.
Baca juga: Garuda Indonesia Bakal Tutup Sejumlah Rute Internasional, Ini Daftarnya
"Pilihan yang kami ambil lebih ke opsi ke dua dan tiga, restrukturisasi, karena utang ini enggak mungkin kalau mesti ditanggung pemerintah," tambahnya.