Breaking News:

Berita Denpasar

PPKM Darurat di Denpasar: Pelayanan Dokumen Kependudukan Dibatasi, Bikin e-KTP via Kepala Lingkungan

PPKM Darurat di Denpasar: Pelayanan Dokumen Kependudukan Dibatasi, Bikin e-KTP via Kepala Lingkungan

Penulis: Putu Supartika | Editor: Widyartha Suryawan
Tribun Bali/Rizal Fanany
Suasana pelayanan publik di Gedung Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Senin 5 Juli 2021. Tempat Pelayanan Publik selama PPKM Darurat tetap buka seperti biasa, namun pelayanan publik offline di Kota Denpasar dibatasi maksimal 25 persen. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Putu Supartika

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Diterapkannya Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, pelaksanaan pelayanan publik juga turut dibatasi.

Seperti pelayanan publik offline di Kota Denpasar yang dibatasi maksimal 25 persen.

Sementara untuk sisanya diarahkan untuk melakukan pengurusan dokumen menggunakan sistem online.

“Untuk pengurusan dokumen kependudukan kami hanya layani di kantor sebanyak 50 persen dari sebelum PPKM darurat atau 25 persennya dari hari biasa sebelum pandemi Covid-19,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dewa Gede Juli Artabrata saat ditemui, Senin 5 Juli 2021.

Biasanya pelayanan sehari dalam suasana Covid-19 untuk di semua lokasi termasuk di kecamatan sebanyak 400 dokumen kependudukan.

Namun, saat pelaksanaan PPKM darurat ini maksimal 200 dokumen kependudukan saja.

Suasana pelayanan publik di Gedung Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Senin 5 Juli 2021. Tempat Pelayanan Publik selama PPKM Darurat  tetap buka seperti biasa, namun pelayanan publik offline di Kota Denpasar dibatasi maksimal 25 persen.
Suasana pelayanan publik di Gedung Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Senin 5 Juli 2021. Tempat Pelayanan Publik selama PPKM Darurat tetap buka seperti biasa, namun pelayanan publik offline di Kota Denpasar dibatasi maksimal 25 persen. (Tribun Bali/Rizal Fanany)

“Kami lakukan sesuai dengan surat edaran Wali Kota Denpasar dalam penerapan PPKM darurat pelayanan publik diwajibkan 25 persen yang work from office,” katanya.

Sementara untuk jam pelaksanaan pelayanan masih tetap seperti biasa dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 Wita untuk Senin-Kamis dan hari Jumat hingga pukul 12.00 Wita.

Pihaknya juga mengaku sudah mengajukan permakluman kepada masyarakat lewat camat, perbekel dan lurah terkait hal ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved