Sidak Prokes WNA di Wilayah Seminyak Dan Canggu, Imigrasi Sebut Tak Temukan WNA yang Langgar Prokes

Namun saat melakukan pemantauan di beberapa wilayah tak ditemukan WNA yang bandel atau melanggar aturan.

istimewa / Kanwil KemenkumHam
Sidak Prokes WNA di Badung, Bali 

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA - Adanya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali, membuat warga negara asing (WNA) pun ikut terdampak dengan adanya peraturan ini. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Jamaruli Manihuruk terjun langsung melaksanakan Kegiatan Pengawasan Protokol Kesehatan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Kabupaten Badung, Minggu 4 Juli 2021 malam.

Tim gabungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menyambangi beberapa lokasi yang terletak di daerah Seminyak dan Canggu, Badung yang dimulai Pukul 20.00 WITA sampai dengan Pukul 22.00 WITA.

Baca juga: WHO Khawatirkan Gelombang Covid-19 di Eropa Gara-gara Penonton Sepak Bola Tak Taat Prokes

Namun saat melakukan pemantauan di beberapa wilayah tak ditemukan WNA yang bandel atau melanggar aturan.

Lokasi pertama yang dilakukan pengawasan yaitu salah satu tempat di daerah Seminyak, Kuta namun tempat tersebut telah tutup sementara sejak di berlakukannya PPKM Darurat.

Pengawasan dilanjutkan ke daerah Canggu dimana saat sesampainya di lokasi, juga tidak ditemukan WNA yang melanggar protokol kesehatan.

"Sejalan dengan telah diterapkannya PPKM Darurat ini, Kanwil Kemenkumham Bali beserta jajaran berkomitmen untuk memastikan dan akan memberikan tindakan tegas apabila terdapat WNA yang melanggar protokol kesehatan," ujar Jamaruli Manihuruk, di Denpasar dalam keterangannya, Senin 5 Juli 2021.

Jika terbukti melanggar, WNA tersebut akan diberikan sanksi tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam UU itu tertulis bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian salah satunya adalah pendeportasian.

"Perlu diketahui oleh semua WNA yang ada di Bali, di masa PPKM Darurat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tidak akan main-main terhadap pengawasan orang asing yang membahayakan dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung akan dideportasi," tegas Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk.

Dengan diberlakukannya PPKM Darurat ini diharapkan para WNA agar selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan, sehingga mampu menekan laju penyebaran Covid-19 agar Provinsi Bali menjadi daerah yang aman dan nyaman sebagai bagian dari destinasi Pariwisata di Indonesia.(*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved