Breaking News:

Sponsored Content

Bupati Giri Prasta Ikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Panitia Kerja Komisi XI DPR RI

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Anggota Panitia Kerja Komisi XI DPR RI

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Bupati Giri Prasta saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggota Panitia Kerja Komisi XI DPR RI di Bupati Badung, Kamis 8 Juli 2021. 

 
TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Anggota Panitia Kerja Komisi XI DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah di Ruang Kerja Rumah Jabatan Bupati Badung, Kamis 8 Juli 2021.

Turut mendampingi Asisten Administrasi Umum Badung Cokorda Raka Darmawan, Inspektur Badung Luh Suryaniti, Kepala Bappeda Badung Wira Dharmajaya, Kepala Bapenda I Made Sutama dan Kabag Tata Pemerintahan I Dewa Gede Sudirawan.

Bupati Badung Giri Prasta mengatakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendukung pemerintah untuk dapat menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Baca juga: WNA Positif Covid-19 Ngaku Tak Punya Uang, Kasatpol PP Badung: Yang Bersangkutan Minta Dideportasi

Diharapkan dengan lahirnya undang-undang ini dapat menggantikan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. 

Di samping itu, rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan pengaturan atas pelaksanaan penyelenggaraan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Positif Covid-19, WNA Rusia Tak Mau Isolasi Mandiri dan Nekat Keluar Vila di Canggu Badung

Lebih lanjut dikatakan terkait dengan DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal yang dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selain itu potensi pendapatan daerah yang merupakan penjumlahan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). 

Selama ini DAU yang diterima daerah ada yang kurang dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai karena berdasarkan perhitungan celah fiskalnya dianggap positif.

Dalam situasi normal sebelum Pandemi Covid-19 kekurangan tersebut dapat penuhi murni dari APBD. 

Baca juga: Pengetatan di Pintu Masuk Badung dari Singaraja, 3 Kendaraan Tanpa Tujuan Diminta Putar Balik

Dalam kondisi pandemi sekarang tahun 2021, PAD yang ditargetkan jauh menurun sedangkan penghitungan celah fiskal yang digunakan untuk penghitungan DAU menggunakan data-data tahun sebelum pandemi sehingga DAU yang didapatkan tidak memenuhi kebutuhan dasar untuk menunjang belanja pegawai. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved