Breaking News:

Berita Bangli

PPKM Darurat, Gugus Tugas Covid-19 Bangli Sebut Pengusaha yang Membandel Bisa Dicabut Izin Usahanya

Sebenarnya ini hanya penegasan saja. Karena di peraturan yang sebelumnya itu ada aturan mengenai sektor non esensial, dan masih diperbolehkan

Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Humas GTPP Covid-19 Bangli, I Wayan Dirgayusa 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan aturan mengenai sektor usaha non esensial.

Dimana pada aturan ini, selain usaha penyedia bahan makanan dan keuangan, tidak diperbolehkan buka.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Bangli, I Wayan Dirgayusa, Minggu (11/7/2021) mengungkapkan, aturan tersebut tercantum dalam SE Gubernur Bali No. 10 tahun 2021.

Di mana pelaksanaan kegiatan dalam sektor non esensial ditutup, dan diberlakukan work from home (WFH) 100 persen.

Baca juga: Pencuri Burung asal Bangli Dibekuk Jajaran Polsek Blahbatuh, Korban Merugi Belasan Juta Rupiah

"Sebenarnya ini hanya penegasan saja. Karena di peraturan yang sebelumnya itu ada aturan mengenai sektor non esensial, dan masih diperbolehkan beroperasi 25 persen. Namun di aturan ini, dijadikan 100 persen WFH," jelasnya.

Sektor esensial, lanjut Dirgayusa, diantaranya kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok makanan. Baik berupa toko, warung, rumah makan, hingga restoran.

Dalam hal ini, ia menegaskan masih diperbolehkan buka, dengan batasan hingga pukul 20.00 wita.

"Termasuk juga perbankan. Masih diperbolehkan buka. Pun demikian sektor kelistrikan seperti PLN, Telkom, hingga PDAM juga masih buka," ucapnya.

Aturan tersebut berlaku selama penerapan PPKM Darurat, yakni hingga 20 Juli.

Apabila masih ada sektor non esensial yang tetap buka, Dirgayusa mengatakan pemilik usaha terancam sanksi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved