Distro Mayhem Bali Bertahan Saat PPKM Darurat, Karyawan Digaji Full, Andalkan COD Dan Online Shop
Sementara itu, walaupun sudah menutup tiga store nya, Janz mengatakan pihaknya tetap memperkerjakan karyawan-karyawannya.
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Eviera Paramita Sandi
lihat foto
Ia tidak merumahkan atau memotong gaji karyawannya.
Pihaknya bisa menerapkan hal tersebut dikarenakan sudah melakukan pengaturan keuangan sebelum ditimpa pandemi Covid-19.
Penurunan Mobilitas Warga
Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Denpasar dianggap berhasil menurunkan mobilitas warga.
Bahkan penurunannya mencapai 10 hingga 20 persen.
Penurunan paling signifikan ini terjadi dengan adanya tambahan jam malam.
“Memang melihat dengan adanya PPKM Darurat dan didukung dengan tambahan Surat Edaran tentang jam malam, secara jujur memang disampaikan Pak Menko Marves (Luhut Binsar Panjaitan) mobilitas menurun. Malahan di Kota Denpasar memang menurun 10 sampai 20 persen sedangkan di kabupaten lain masih belum,” kata Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara di kantor Wali Kota Denpasar, Rabu 14 Juli 2021.
Jaya Negara mengajak semua pihak berkomitmen agar kasus positif Covid-19 di Denpasar terus menurun.
Sehingga dengan terkendalinya kasus positif Covid-19 rencana perpanjangan PPKM Darurat tak jadi.
“Kami berharap, berdoa juga sampai 20 Juli kasus bisa terkendali sehingga PPKM tidak diperpanjang. Makanya harus komitmen bersama bagaimana mendukung kebijakan pemerintah pusat ini, astungkara bisa terkendali, kita cepat kembali,” katanya.
Belum Ada Rencana Perpanjangan PPKM Darurat
Beredar kabar bahwa PPKM Darurat di Jawa dan Bali akan diperpanjang sampai enam minggu ke depan.
Sinyal ini diberikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin 12 Juli 2021.
Menurut dia, perpanjangan tersebut dilakukan untuk menurunkan angka kasus Covid-19.
Namun di tempat terpisah, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan.
"Belum ada rencana perpanjangan, tapi nanti kita akan evaluasi," kata Jodi kepada Kompas.com, Rabu 17 Juli 2021. (*)
