Pemprov Bali Setop Sementara Antrean Vaksinasi, Pangdam Tingkatkan dan Prioritaskan ke Desa-desa

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Antrean masyarakat cukup tinggi pada pelaksanaan vaksinasi massal di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Wanita Nari Graha hingga membuat kerumunan.

Karena itu, Pemprov Bali menghentikan sementara vaksinasi di dua tempat tersebut, dan akan dibuat sistem pelaksanaan yang lebih baik.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, antrean tersebut merupakan indikasi dari tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, sekaligus indikasi tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman Covid-19.

“Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19,” kata dia dalam siaran pers, Kamis 15 Juli 2021.

Baca juga: Polres Jembrana Gelar Razia Kartu Vaksinasi Covid-19, Pengendara yang Belum Langsung Dapat Vaksin

Ia mengatakan, pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali di kedua tempat ini sejatinya dimaksudkan untuk menambah dan memperbanyak layanan vaksinasi serta memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.

Menurutnya layanan vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan.

Kehadiran masyarakat biasanya tidak terlalu ramai dan relatif tertib dengan nomor antrian.

“Sejak diberlakukannya PPKM Darurat yang mempersyaratkan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di tempat ini,” ujar Ketua Harian Satgas Covid-19 Provinsi Bali ini.

Dewa Indra menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam dengan lonjakan tersebut.

Pihaknya telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerumunan akibat banyaknya warga masyarakat yang datang, yaitu dengan menambah personel tim vaksinator, memperpanjang jam operasional layanan vaksinasi, dan menerapkan kuota vaksinasi harian yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran.

Namun demikian, masih terjadi peningkatan jumlah warga masyarakat yang datang ke tempat vaksinasi sehingga terjadi kerumunan.

“Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini,” kata mantan Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.

Untuk mencegah terulangnya kejadian/situasi yang kurang nyaman ini, maka atas arahan Gubernur Bali, Wayan Koster, pihaknya mengambil langkah untuk sementara menghentikan layanan vaksinasi di dua tempat tersebut.

“Layanan vaksinasi di wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha kami hentikan sementara sambil kami membuat sistem layanan vaksinasi yang lebih nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.

Dewa Indra mengatakan telah berkoordinasi dengan Pemkot Denpasar untuk terus membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan, seperti klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit, serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar.