Hasil Survei LSI: Warga Minta Pemerintah Hentikan Kebijakan PSBB
Hasil survei menunjukkan, mayoritas masyarakat mengharapkan pemerintah segera menghentikan PSBB
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapatkan respon miring dari masyarakat.
Hasil survei menunjukkan, mayoritas masyarakat mengharapkan pemerintah segera menghentikan PSBB.
Tercatat, ada 57 persen responden yang meminta pemerintah menghentikan kebijakan PSBB.
Baca juga: Sejak Tanggal 3 Juli 2021, Pendapatan PD Parkir Denpasar Anjlok Hingga 70 Persen Karena PPKM Darurat
"Mayoritas 57,1 persen merasa PSBB sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi segera jalan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya, Minggu (18/7/2021).
Ia menuturkan hanya 38,8 persen responden yang menilai sebaiknya PSBB dilanjutkan agar penyebaran virus Covid-19 bisa diatasi.
Sedangkan, 4,1 persen responden memilih tidak menjawab.
"Jadi ini persoalan antara ekonomi dan kesehatan," katanya.
Baca juga: Patroli Gabungan di Badung, Ingatkan Masyarakat Terkait PPKM Darurat
Sebagai catatan, survei LSI menggunakan metode survei simple random sampling dengan margin of eror +/- 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun sampel dari survei ini berjumlah 1.200 responden
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Sebaliknya, survei digelar pada 20-25 Juni 2021 lalu.
Genjot vaksinasi di tiga provinsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program vaksinasi Covid-19 di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Banten menjadi prioritas untuk mengejar herd immunity.
Tiga provinsi tersebut menurutnya perlu diprioritaskan karena tingkat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di tiga wilayah tersebut tergolong rendah dibandingkan provinsi lainnya.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat Ratas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021) dalam unggahan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).
"Kemudian sekarang provinsi mana yang harus kita fokuskan? Menurut saya tiga yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini baru 12%, Jawa Barat 12%, Jateng 14%, Banten 14%," kata Jokowi.
