Ditemukan Perbedaan Jumlah Data Isoman dengan di Lapangan, Denpasar Akan Benahi Data 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Denpasar menemukan ketidaksamaan data jumlah isolasi mandiri (Isoman) dengan kondisi di lapangan. 

BACA JUGA: Pemuda Karangasem Gelar Aksi Solidaritas Dengan Berbagi Makanan Gratis Ditengah PPKM Darurat

Pasalnya data yang diterima oleh Satgas Covid-19 dengan data yang ditemukan di lapangan saat akan melakukan pengecekan berbeda jauh.

Oleh karenanya, Satgas Covid-19 Denpasar akan melakukan pengecekan lanjutan di lapangan terkait kepastian data ini.

Ketidaksamaan data ini ditemukan saat Satgas Desa/Lurah maupun Banjar melakukan pendataan untuk penyaluran bantuan konsumsi dari Pemkot Denpasar bagi yang menjalani isolasi mandiri.

Salah satu contohnya, yakni di Desa Sumerta Kelod, data yang dimiliki Pemkot Denpasar menyatakan terdapat sebanyak 98 orang yang menjalani isolasi mandiri.

Namun, setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh masing-masing banjar, hanya ditemukan sebanyak 35 orang.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara akan benar-benar melakukan pengecekan kembali di lapangan dengan mengintensifkan Satgas Banjar.

“Di Sumerta Kelod dari Dinas Kesehatan tercatat 98 yang melakukan isolasi mandiri, tapi di lapangan hanya 35 orang. Makanya kami benar-benar lakukan tracing di lapangan,” kata Jaya Negara, Selasa 21 Juli 2021.

Perbedaan data tersebut bisa saja dikarenakan warga tersebut memang memiliki KTP di Denpasar namun tidak tinggal di wilayah tersebut.

“Bisa saja KTP-nya di Denpasar dan saat dicek ke alamatnya tidak ada sama sekali, ini yang juga dari sisi data akan kami benahi biar tidak terkesan Denpasar terlalu tinggi sekali, kita benahi dengan dukungan data riil di lapangan. Pembagian konsumsi ini juga untuk pengecekan apakah yang bersangkutan dirawat di RS atau di rumah,” katanya.

Selain itu, hal ini juga bisa terjadi karena datanya menggunakan sistem domisili.

“Misal ada yang ngekos, tahu dirinya positif langsung kabur, bisa saja itu. Dan kami akan awasi itu,” katanya.

Sementara itu, terkait perpanjangan PPKM Darurat yang kini berubah nama menjadi PPKM level 3 ini, pihaknya mengaku akan memaksimalkan petugas Satgas hingga tingkat banjar.

Nantinya mereka akan membantu menekan mobilitas masyarakat.

“Kalau kita tidak ingin diperpanjang, kami butuh dukungan masyarakat dan stakeholder di Denpasar. Kalau kasus meningkat sulit rasanya jika tidak diperpanjang. Mudah-mudahan dengan sisa 5 hari ini kita bisa intensifkan satgas sanjar untuk tracing di tingkat banjar,” katanya. (*)