Breaking News:

83.200 Orang Pekerja Bali Kena PHK dan Dirumahkan Sejak Maret 2020, Imbas Pandemi Covid-19

Disnaker ESDM Bali mencatat sebanyak 78.900 orang telah dirumahkan dan 4.300 orang lainnya mengalami PHK

Toto Sihono
Ilustrasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) - 83.200 Orang Pekerja Bali Kena PHK dan Dirumahkan Sejak Maret 2020, Imbas Pandemi Covid-19 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pandemi Covid-19 telah berlangsung sekitar 1,5 tahun sejak Maret 2020 lalu.

Selama itu hingga kini, Dinas Tenaga Kerja ESDM (Disnaker ESDM) Bali mencatat sebanyak 78.900 orang telah dirumahkan dan 4.300 orang lainnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Para pekerja tersebut mengalami nasib yang miris itu akibat tempat mereka bernaung mencari nafkah ikut terguncang akibat pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan sektor perekonomian.

“Kalau berdasarkan laporan dari kabupaten/kota itu 78.900 orang lebih yang dirumahkan, itu sejak Maret tahun lalu, kemudian yang PHK 4.300 orang lebih,” paparnya, Kamis 22 Juli 2021.

Gus Arda juga menyebut berdasarkan data yang dimilikinya, Kabupaten Badung menjadi daerah yang para pekerjanya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan dengan jumlah 42 ribu orang lebih.

Baca juga: 14.783 Pekerja di PHK & Dirumahkan Selama Pandemi Covid-19 di Denpasar,Pemerintah Wacanakan Beri BLT

Baca juga: 79.100 Karyawan Dirumahkan, FSPM Sampaikan Aspirasi PHK Sepihak ke DPRD Bali

Disusul Kota Denpasar dengan 12.998 orang.

Kabupaten Gianyar dengan 12.958 orang.

Kabupaten Karangasem sebesar 3.519 orang.

Kabupaten Buleleng sebesar 2.509 orang.

Dan Kabupaten Klungkung sebesar 1.772 orang.

Sementara, ia mengakui untuk data dari Kabupaten Bangli, Tabanan, dan Jembrana pihaknya belum mendapatkan update terbarunya.

“Ini kan laporan per-kabupaten, karena Badung banyak ngelah hotel, orang-orang yang bekerja di hotel di wilayah Badung belum tentu orang Badung semua, jadi sementara Badung yang tertinggi 42 ribu lebih. Kanggoin data 6 besar dulu,” paparnya.

Pun juga saat disinggung mengenai jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan di masa penerapan PPKM Darurat 3-20 Juli lalu sendiri, ia mengaku pihaknya telah meminta Disnaker kabupaten/kota se-Bali untuk melakukan pendataan.

“Kita belum ya, ini kan sudah berlangsung hampir dua minggu lebih. Sejak awal memang sudah kita antisipasi dan minta kabupaten/kota, tapi rupanya mereka masih mencari dan mendata juga ke perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut dia saat ini pihaknya mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan tersebut akibat masih adanya PPKM Level III dan juga banyak perusahaan yang sudah tidak beroperasi akibat pandemi.

“Tetapi sekarang kan kondisinya agak sulit mendata perusahaan, pertama karena PPKM petugasne sing ngidang pesu, terus perusahaan ane liu metutup, serba keweh,” akunya.

Pun begitu, ia tetap memonitor Disnaker kabupaten/kota terkait hal tersebut.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar tidak terjadi peningkatan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan selama masa PPKM ini

“Tapi kita tetap monitor kabupaten/kota, kita berharap tidak terjadi peningkatan kan begitu,” tukasnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved