BKPAD Bangli Akui Ada Efisiensi Anggaran Dari Peleburan Dinas, Riang: Diperkirakan Mencapai Miliaran

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai memberikan dampak positif kepada pemerintah Kabupaten Bangli.

Salah satunya dari sisi anggaran, karena tidak perlu memberikan tunjangan.

Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Ketut Riang mengatakan, banyak komponen yang berkurang seiring dengan penggabungan OPD.

Mulai dari belanja pegawai, hingga biaya operasional rutin kantor.

Baca juga: PAD Tabanan Baru Tercapai 38 Persen Hingga Juni 2021, Dewan Minta OPD Maksimalkan Retribusi & Pajak

"Paling tidak tunjangan jabatan dari esselon 2 sampai esselon 4 pasti berkurang, karena jumlah OPD-nya sedikit. Tunjangan jabatan ini melekat dengan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Begitu pun dengan biaya operasional kegiatan rutin kantor. Seperti biaya listrik, air, kertas, hingga bahan bakar," sebutnya.

Riang mengatakan, besaran TPP berbeda setiap dinas, tergantung dari tipenya.

Menurut Riang, diperkirakan efisiensi anggaran dari penggabungan OPD ini mencapai miliaran.

"Saya tidak bisa memastikan angkanya. Namun diperkirakan mencapai miliaran per tahun," kata dia.

Sedangkan disinggung efisiensi anggaran dari program kegiatan, mantan Kepala Inspektorat Bangli itu mengatakan, tidak musti ada pengurangan.

Karena walaupun dinas terkait sudah tidak ada, bidang-bidangnya bergabung ke OPD lain.

"Untuk program kegiatan sifatnya fleksibel, tidak musti harus berkurang. Karena kebutuhan program tetap ada," tandasnya.

Diketahui, jumlah Dinas di Bangli, Bali, kini telah berkurang pasca ditetapkannya Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Baca juga: Gelar Sidang Paripurna ke-19, DPRD Bali Setujui Ranperda Penggabungan OPD

Jumlah dinas yang semula ada 17, kini menjadi 15 dinas.

Dua dinas yang dilebur antara lain Dinas Perpustakaan yang menjadi satu dengan Sekretariat Daerah, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang semula berdiri sendiri, digabung ke dua Dinas.

Di mana bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian dari Dinas Sosial, sedangkan bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi bagian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (*).

Kumpulan Artikel Bangli