Breaking News:

CPNS Bali

Aturan Terbaru Seleksi CPNS 2021, Peserta yang Sedang Hamil & Punya Penyakit Bawaan Boleh Tak Vaksin

Pada pertemuan yang dilakukan secara daring itu, terungkap anjuran vaksin tidak diwajibkan bagi peserta ibu hamil dan yang memiliki penyakit komorbid

Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangli, AA Bintang Ari Sutari 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Aturan vaksinasi pada pelaksanaan seleksi CPNS 2021 kembali dibahas dalam rapat pertemuan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (25/8/2021).

Pada pertemuan yang dilakukan secara daring itu, terungkap anjuran vaksin tidak diwajibkan bagi peserta ibu hamil dan yang memiliki penyakit komorbid.

Ditemui usai pertemuan, pelaksana tugas (plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangli, AA Bintang Ari Sutari mengatakan bagi peserta yang sempat terkonfirmasi positif virus corona memang harus menunggu tiga bulan untuk mendapatkan suntikan vaksin.

Dalam hal ini, lanjut Bintang, yang bersangkutan boleh tetap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tanpa menunjukkan sertivikat vaksin.

Baca juga: Pelaksanaan SKD CPNS 2021 Diundur, Pemkab Tabanan Masih Tunggu Informasi dari Pemprov Bali

"Begitupun bagi peserta ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta dengan penyakit penyerta yang perlu menunggu jadwal dan kondisi tubuh, juga boleh ikut SKD tanpa vaksin. Namun semua itu harus ada surat keterangan dari dokter rumah sakit," jelasnya.

Bintang juga mengatakan, distribusi vaksin di setiap daerah jumlahnya berbeda serta tidak hanya diperuntukan bagi peserta yang hendak melaksanakan seleksi SKD, melainkan untuk masyarakat umum.

Dalam hal ini, pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobolisasi percepatan vaksin.

"Jika ketersediaan vaksin hingga H-3 pelaksanaan SKD belum mencukupi, maka pansel instansi memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin.

Namun tetap harus ada surat keterangan dari Sekda atau Satgas Covid-19 kepada Pansel, yang ditembuskan pada BKN," jelasnya.

Sementara ketersediaan vaksin di Bangli maupun cakupan vaksinasi, Bintang mengatakan pihaknya masih akan berkooridnasi kembali dengan Satgas Covid-19 Bangli.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved