Berita Jembrana
Sebanyak 60 KK di Kelurahan Pendem Terisolir Karena Tidak Ada Jembatan
Warga Kelurahan Pendem mengeluhkan jalan rusak dan tidak adanya jembatan sebagai akses untuk keluar masuknya warga.
Penulis: I Made Ardhiangga Ismayana | Editor: Karsiani Putri
TRIBUN-BALI.COM, NEGARA- Warga Kelurahan Pendem mengeluhkan jalan rusak dan tidak adanya jembatan sebagai akses untuk keluar masuknya warga.
Akibatnya setidaknya ada 60 kepala keluarga (KK) yang terisolir.
Hal ini diketahui, saat pemantauan oleh Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna saat menyalurkan bantuan berupa sembako ke warga.
BACA JUGA: Sebanyak 102 Warga Binaan Rutan Kelas II B Negara Jalani Vaksinasi Dosis II
Salah seorang warga, Ni Putu Nariasih, 50 tahun mengatakan, bahwa warga di Lingkungan Dewasana mengusulkan supaya Wabup yang disapa Ipat itu membangun jembatan.
Alasannya, ada sekitar 60 warga termasuk dirinya masih terisolir lantaran tidak memiliki akses jembatan dari tempat tinggalnya menuju jalan umum di wilayahnya.
“Sampai saat ini kami tidak memiliki akses jembatan. Agar kami beserta warga bisa lewat, kami bersama warga membuat jembatan seadanya dengan cara swadaya,” ucapnya.
Di sisi lain, salah seorang tokoh masyarakat kelurahan Pendem, I Nengah Cantra mengaku, bahwa tepatnya di Jalan Jalak Putih atau di timur Kompi Raider 900, kondisi jalan sepanjang 1,7 kilometer ini rusak parah.
Meskipun, warga menyadari bahwa saat ini anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan Covid-19.
Namun, pihaknya meminta supaya ada perbaikan jalan dikarenakan infratruktur jalan cukup buruk di wilayahnya.
“Tolong keluhan kami ini mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, kami merasa sangat malu kepada masyarakat kami ini,” ungkapnya.
BACA JUGA: Kisah Sri Rintis 'Kripik Biru' yang Populer di Bali, Khas Berbahan Kepala dan Leher Ayam
Sementara itu, Wakil Bupati, I Gede Ngurah Patriana Krisna mengaku, bahwa masyarakat saat ini harus bersabar.
Pasalnya, pihaknya tetap berupaya dan melakukan langkah-langkah perbaikan.
Alasannya, pemerintah saat ini sedang dihadapkan dengan masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19.