Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Afghanistan

Pemerintahan Baru Afghanistan Tanpa Perempuan, Begini Penjelasan Taliban

Jabatan pemimpin tertinggi ditempati Hibatullah Akhundzada yang tidak pernah muncul di hadapan publik selama ini.

Editor: DionDBPutra
Hoshang HASHIMI / AFP
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid (kiri) memberi isyarat ketika ia tiba untuk mengadakan konferensi pers pertama di Kabul pada 17 Agustus 2021 setelah pengambilalihan Afghanistan yang menakjubkan oleh Taliban. 

TRIBUN-BALI.COM, KABUL - Taliban yang berkuasa di Afghanistan merespons sorotan tidak ada perempuan yang masuk ke dalam pemerintahan baru negara itu.

Hari Selasa 7 September 2021, Taliban mengumumkan nama-nama yang akan memerintah setelah mereka merebut Afghanistan pada 15 Agustus 2021 lalu.

Jabatan pemimpin tertinggi ditempati Hibatullah Akhundzada yang tidak pernah muncul di hadapan publik selama ini.

Orang nomor satu akan diisi Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang dikenal dekat dengan satu di antara pendiri Taliban Mullah Omar.

Baca juga: Buron Paling Dicari AS, Sirajuddin Haqqani Ditunjuk Taliban Jadi Menteri Dalam Negeri Afghanistan

Baca juga: INILAH 5 Tokoh Kunci Taliban yang Masuk Pemerintahan Baru Afghanistan

Pendiri lainnya, Mullah Abdul Ghani Baradar, akan menjadi wakil perdana menteri bersama Abdul Salam Hanafi, anggota badan politik yang bermarkas di Qatar.

Perempuan Afghanistan ikut serta dalam pawai protes untuk hak-hak mereka di bawah pemerintahan Taliban di pusat kota Kabul pada 3 September 2021.
Perempuan Afghanistan ikut serta dalam pawai protes untuk hak-hak mereka di bawah pemerintahan Taliban di pusat kota Kabul pada 3 September 2021. (AFP/HOSHANG HASHIMI)

Mullah Yaqoob, anak dari Mullah Omar menjabat sebagai menteri pertahanan, dengan Sirajuddin Haqqani berperan sebagai menteri dalam negeri.

Dilansir kantor berita AFP, ketika awal merebut Afghanistan, Taliban sempat menjanjikan pemerintahan baru yang inklusif, merangkul semua etnis, maupun memberikan tempat kepada wanita.

Hanya dalam pengumuman kabinet, banyak jabatan strategis diserahkan kepada orang dekat mereka tanpa adanya partisipasi perempuan.

Tidak ada nama mantan presiden Hamid Karzai, atau tokoh Abdullah Abdullah yang memimpin negosiasi beberapa pekan terakhir.

Mengenai tidak adanya perempuan, kepala juru bicara Zabihullah Mujahid berkilah keputusannya belum final.

"Mereka masih berstatus acting. Kami akan mencoba untuk merangkul kelompok lain di seluruh negara," janjinya.

Sejauh ini, milisi sudah mengumumkan 19 kementerian, tiga direktorat, tujuh wakil menteri, dan panglima angkatan bersenjata.

Pengumuman tersebut menuai respons AS, yang mengaku khawatir karena pemerintahan yang dijanjikan tidak inklusif.

Menurut sumber dari kementerian luar negeri, mereka menyoroti beberapa nama yang masuk ke dalam catatan hitam mereka.

Salah satunya adalah Sirajuddin Haqqani, pemimpin Jaringan Haqqani yang dimasukkan ke dalam daftar kelompok teroris.

Haqqani sendiri kepalanya dihargai oleh Washington seharga 5 juta dollar AS, atau sekitar Rp 71,3 miliar.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved