Breaking News:

Berita Bali

Babak Baru Polemik ISKCON-Hare Krishna: Terbitnya Rekomendasi Komnas HAM hingga Tanggapan MDA Bali

Babak Baru Polemik ISKCON-Hare Krishna: Terbitnya Rekomendasi Komnas HAM hingga Tanggapan MDA Bali

Penulis: AA Seri Kusniarti | Editor: Widyartha Suryawan
Istimewa
Bendesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Anak Agung Seri Kusniarti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Polemik keberadaan sampradaya di Bali, dalam hal ini International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), terus berlanjut.

Terbaru, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali memberikan respons atas rekomendasi Komnas HAM terkait keberadaan Yayasan ISKCON Indonesia di Bali.

Untuk diketahui, surat rekomendasi Komnas HAM tersebut di antaranya berisi agar Gubernur Bali menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan para pengikut ISKCON Indonesia dan Perkumpulan ISKCON di tempat-tempat ibadah yang selama ini digunakan.

Selanjutnya, menyediakan ruang dialog dan menetapkan zona damai di masing-masing tempat ibadah dalam upaya penanganan permasalahan ini dengan memberikan ruang kepada PHDI untuk memfasilitasi upaya dialog.

Selain itu, rekomendasi Komnas HAM juga menyebut Gubernur Bali agar menjamin pemenuhan hak atas rasa aman dengan mengedepankan dialog partisipatif antar-elemen masyarakat dan menghindari pendekatan keamanan dan ketertiban dalam penyelesaian sengketa yang ada.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali melayangkan surat bernomor 412/MDA-Prov Bali/IX/2021 tentang Tanggapan atas Rekomendasi Komnas HAM RI Atas Prilaku Yayasan ISKCON Indonesia di Bali. 

Tanggapan MDA Bali ditandatangani Bandesa Agung, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet dan Panyarikan Agung MDA Bali.

Baca juga: Ihwal Pencabutan Pengayoman PHDI terhadap Sampradaya ISKCON, Begini Penjelasan Ida Pandita

Menurut MDA Bali, surat rekomendasi Komnas HAM terhadap keberadaan ISKCON atau Hare Krishna di Bali telah mengaburkan fakta-fakta, yakni melakukan perbuatan tercela sebagaimana bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat jawaban MDA Provinsi Bali kepada Komnas HAM RI terdahulu, yakni surat nomor 357/MDA-Prov Bali/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021. 

MDA dalam surat tanggapan atas rekomendasi Komnas HAM RI tersebut juga menyebut ajaran Hare Krishna di bawah naungan ISKCON adalah sangat berbeda jika dibandingkan dengan Hindu Indonesia pada umumnya, dan Hindu Dresta Bali atau Hindu Bali secara khusus.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved