Breaking News:

Berita Buleleng

Defisit hingga Rp29 Miliar, Tunjangan Kinerja PNS di Buleleng Terancam Dipotong

Akibat dampak pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021 mengalami defisit hingga sebesar Rp29 Miliar.

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa - Akibat dampak pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021 mengalami defisit hingga sebesar Rp29 Miliar. 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Akibat dampak pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021 mengalami defisit hingga sebesar Rp29 Miliar.

Pemkab pun berencana akan memotong tunjangan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan gaji tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng, serta jaminan kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), untuk menutupi kekurangan tersebut. 

Ketua TAPD Buleleng juga sebagai Sekda Buleleng, Gede Suyasa ditemui usai pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2021 di Kantor DPRD Buleleng, Senin 13 September 2021 mengatakan, defisit APBD Buleleng awalnya hanya sebesar Rp15 Miliar.

Baca juga: RSUD Buleleng Dapat Bantuan Mesin Generator Oksigen

Namun belakangan, pihaknya menerima informasi jika pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Bali juga berkurang hingga sebesar Rp14 Miliar, sehingga total defisit mencapai Rp29 Miliar. 

Hal ini lantas membuat kondisi keuangan daerah tidak cukup untuk membiayai program kegiatan yang disusun. 

Untuk menutupi kekurangan itu, pihaknya memiliki sejumlah alternatif berupa pemotongan tunjangan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan gaji tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng, selama empat bulan terhitung mulai dari bulan September hingga Desember.

Namun Suyasa mengaku belum dapat memutuskan, terkait jumlah potongannya. 

Baca juga: Hari Kedua SKD CPNS di Buleleng, 115 Peserta Tidak Hadir, Enny: Cukup Disayangkan

"Kita saat ini memang sedang menghadapi situasi yang tidak bagus. Dalam satu atau dua hari ini baru akan dipastikan berapa persen yang harus dipotong. Bupati minta kalau bisa pemotongannya sekecil mungkin. Kami akan segera menghitungnya dengan cermat," jelasnya. 

Selain itu, kata Suyasa pihaknya juga akan menyisir kembali anggaran pemberian jaminan kesehatan, untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pemberian KIS PBI akan lebih selektif, untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. 

Baca juga: Kekayaannya Rp 171 M, Bupati Buleleng Suradnyana Masuk Daftar 10 Kepala Daerah Terkaya di Indonesia

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved