Breaking News:

Berita Buleleng

Defisit hingga Rp29 Miliar, Tunjangan Kinerja PNS di Buleleng Terancam Dipotong

Akibat dampak pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021 mengalami defisit hingga sebesar Rp29 Miliar.

Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa - Akibat dampak pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buleleng tahun 2021 mengalami defisit hingga sebesar Rp29 Miliar. 

"Kami juga sudah menyisir kegiatan-kegiatan lain di SKPD. Kegiatan operasional yang tidak penting sudah kami hapus, sehingga ketemu angka Rp21 Miliar. Koni juga sudah mengembalikan hibah Rp1.3 Miliar. Sehingga ketemu lah angka yang dibutuhkan lagi Rp29 Miliar," ungkapnya. 

Suyasa menyebut, selama masa pandemi ini, pihaknya cukup kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyumbang terbesar PAD saat ini salah satunya hanya berasal dari RSUD Buleleng sebesar Rp17 Miliar, serta RS Pratama Giri Emas dan RSUD Tangguwisia sebesar Rp16 Miliar.

Untuk itu, Suyasa mengimbau kepada masyarakat agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, agar kasus terkonfirmasi di Buleleng terus menurun, sehingga perekonomian kembali bisa bergerak. 

"Upaya untuk meningkatkan pendapatan dalam situasi pandemi ini memang bukan pekerjaan mudah. Pendapatan RS pemerintah meningkat karena orang-orang mulai percaya dan berani berobat ke RS."

Baca juga: Kisah Keluarga Budiasa Tinggal di Gubuk Reyot di Buleleng, Tak Punya Jamban, Buang Air Harus di Kali

"Beda dengan tahun lalu, pendapatan RS menurun karena orang takut datang ke RS. Mudah-mudahan, level PPKM kita segera turun, kasus terus melandai, sehingga ekonomi bisa kembali bergerak," jelasnya. 

Sementara Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, dalam pembahasan itu, pihaknya telah mengusulkan kepada TAPD agar sebisa mungkin tidak mengurangi tunjangan kinerja PNS, dan pengurangan gaji para pegawai kontrak.

Baca juga: Kisah Keluarga Budiasa Tinggal di Gubuk Reyot di Buleleng, Tak Punya Jamban, Buang Air Harus di Kali

"Teman-teman di Fraksi minta tunjangan kinerja dan gaji pegawai kontrak jangan dipotong. Apalagi ada guru kontrak yang selama ini sangat kita butuhkan."

"Kami berikan usulan kenapa sih Buleleng harus UHC karena hal itu membutuhkan banyak anggaran. Kami minta itu dikaji lagi, mengurangi jumlah pesertanya beberapa persen, sehingga bisa menutupi kekurangan anggaran di APBD Perubahan 2021," tambahnya. (*)

Berita lainnya di Berita Buleleng

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved