Dinilai Belum Tepat Sasaran, Fraksi Demokrat & Gerindra DPRD Bali Minta Pemprov Awasi Penyaluran BLT

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sidang Paripurna kembali digelar oleh DPRD Bali, Senin 13 September 2021.

Sidang itu sendiri, mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bali terkait Raperda tentang perubahan APBD semesta tahun anggaran 2021.

Sidang yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri secara terbatas oleh para pimpinan dewan.

Sedangkan, Gubernur Bali sendiri hadir diwakili oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati alias Cok Ace.

Baca juga: DPRD Bali Minta Disdik Untuk Mulai Siapkan Bertahap Rencana PTM Jika Bali Turun Level PPKM

Menariknya, dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Demokrat DPRD Bali kembali mengkritisi kinerja pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bali.

Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali dari Dapil Denpasar, Utami Dwi Suryadi, fraksi partai berlambang bintang mercy itu menyoroti mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (Bansos) lainnya.

Menurut, Fraksi Demokrat, penyaluran bantuan tersebut dirasa masih belum tepat sasaran dan jauh dari maksimal.

Sehingga, pihaknya meminta agar Pemprov Bali melakukan supervisi dan pengawasan lebih ketat kepada jajarannya dalam penyaluran Bansos dan BLT.

“Disarankan kepada saudara Gubernur agar diadakan supervisi kepada aparat pelaksana dan pengawasan yang ketat, sehingga pelaksanaannya  lebih intensif dan tepat sasaran,” papar Utami.

Tidak hanya itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti mengenai masyarakat yang mengharapkan kehadiran pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakatnya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi.

Bahkan, ia menyebut jika masyarakat Bali sudah bosan dalam mendengar imbauan dan larangan dari Pemprov tanpa solusi yang jelas.

“Krama Bali sudah bosan mendengar imbauan dan larangan.  Yang diinginkan adalah kehadiran pemimpin yang merakyat dan mengerti kesulitan yang dialami masyarakat.  Disarankan agar saudara Gubernur tidak hanya hadir untuk kegiatan kegiatan yang seremonial, tapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak pandemi covid 19,” tegasnya.

Apalagi, menurut pihaknya, saat ini masyarakat sangat mengeluhkan terkait tidak bergeraknya perekonomian Bali akibat pandemi Covid-19.

Bahkan satwa pun kena dampak dari mati surinya pariwisata apalagi komponen pendukung pariwisata.

Baca juga: Pandemi dengan Ekonomi Harus Seimbang, Ketua Komisi II DPRD Bali: Kebijakan Ini Sudah Tepat

Untuk itu Fraksi Demokrat DPRD Bali menyarankan Gubernur Bali memperjuangkan penerbangan bisa dibuka untuk dalam dan luar negeri dari dan ke Bali.

“Sudah tentu dengan pelaksanaan prokes yang sangat ketat, sehingga diharapkan sektor pariwisata bisa tumbuh dan berkembang serta berdampak pada pergerakan roda perekonomian masyarakat,” tandas Utami.

Pun begitu, Fraksi Demokrat DPRD Bali juga memuji kinerja Pemprov Bali dalam proses vaksinasi.

Pihaknya menyebut bahwa pelaksanaan vaksinasi dengan berbasis banjar seperti pada vaksinasi tahap pertama sudah bagus dan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Maka disarankan agar vaksinasi dengan berbasis banjar, dilanjutkan untuk vaksinasi tahap kedua dalam rangka mendekatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat.

“Program Relaksasi dari Pemerintah Pusat, disarankan kepada saudara Gubernur untuk mencarikan upaya dan pendekatan kepada lembaga yang berwenang. Agar bisa direalisasikan secara maksimal untuk menopang bergulirnya ekonomi masyarakat,” ujarnya. 

Dalam rangka memotivasi Nakes dan pendukungnya untuk bekerja dan melayani masyarakat dengan optimal.

Disarankan agar pembayaran Insentif Nakes dan pendukungnya dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

Sedangkan, Fraksi Gerindra DPRD Bali, juga ikut menyoroti mengenai penyaluran BLT dan Bansos yang dirasa kurang tepat sasaran.

Bahkan dalam pandangannya yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, Ketut Juliarta alias KeJu juga meminta Gubernur Bali untuk lebih mengawasi penyaluran bantuan tersebut di masyarakat.

“Bantuan Langsung Tunai dan bantuan sosial lainnya  yang saat ini disalurkan ke masyarakat disinyalir belum atau jauh dari maksimal; untuk ini agar  dilaksanakan supervisi yang  lebih intensif,  agar tepat sasaran,” kata KeJu. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali