Breaking News:

Berita Denpasar

Tinggal Pengesahan, Denpasar Segera Memiliki Perda Kota Layak Anak

Pembahasan Ranperda Kota Layak Anak di Denpasar sudah rampung. Kini tinggal menunggu pengesahan untuk dijadikan Perda lewat Sidang Paripurna.

Penulis: Putu Supartika | Editor: Karsiani Putri
Putu Supartika
Rapat intern Pansus Ranperda Kota Layak Anak di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Pembahasan Ranperda Kota Layak Anak di Denpasar sudah rampung.

Kini tinggal menunggu pengesahan untuk dijadikan Perda lewat Sidang Paripurna.

Ranperda ini akhirnya rampung setelah melewati beberapa kali pembahasan.

Ketua Pansus XVIII DPRD Denpasar, Luh Putu Mamas Lestari mengatakan Pansus secara intern maupun dengan melibatkan pihak eksekutif telah menyetujui Ranperda ini.

Baca juga: Mahasiswa ISI Denpasar Angkat Adaptasi Kehidupan Saat Pandemi ke Dalam Seni Fotografi

"Ranperda ini terdiri dari tujuh bab dengan 36 pasal. Pada intinya pembentukan ranperda ini memiliki arti yang sangat penting dalam upaya perlindungan terhadap anak," kata Mamas dalam rapat intern Pansus di DPRD Denpasar, Senin 13 September 2021.  

Baca juga: Ini Lokasi Pelayanan SIM Keliling Wilayah Polresta Denpasar

Ia mengatakan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggungjawab negara dengan menyelenggarakan Kota layak anak.

Menurutnya prinsip dalam penyelenggaraan kota layak anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. 

"Pembentukan Ranperda ini merupakan komitmen Denpasar dalam memenuhi azas-azas dalam kota layak anak," katanya.

Baca juga: Update Harga Kebutuhan Pokok Pada Pasar Perumda Pasar Sewaka Darma Denpasar, Harga Daging Ayam Naik

Sebelumnya, Ranperda tentang kota layak anak ini diakukan bersamaan dengan ranperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar tahun anggaran 2021 oleh Wali Kota.  

Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar yang dibacakan wakilnya, Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan  bahwa pembentukan rancangan Perda tentang penyelenggaraan kota layak anak merupakan kebutuhan yang digunakan sebagai dasar hukum, baik bagi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan desa/kelurahan serta desa adat.

Ini nantinya akan berguna bagi penyelanggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan bagi anak secara terencana, terpadu dan sistematis.

"Ini menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan," katanya.

Dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar Ramah Anak menuju Kota Layak Anak, sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Denpasar melihat masih banyaknya permasalahan-permasalahan anak, seperti perlakuan kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 

Oleh sebab itu anak perlu mendapat perlindungan. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved