Soal Penerapan PTM, Disdikpora Sebut Akan Sesegera Mungkin Berlakukan, Berikut Ini Alasannya

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR– Pemerintah pusat telah resmi menurunkan status PPKM di Bali menjadi level 3 sejak Senin 13 September 2021 lalu.

Bahkan, keputusan itu juga dikuatkan dengan adanya Inmendagri No 42 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan pada Selasa 14 September 2021 kemarin.

Pada PPKM level 3 tersebut sejumlah kelonggaran mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah mulai diizinkannya pembelajaran tatap muka atau PTM.

Baca juga: Bioskop Mulai Kembali Buka Besok Termasuk di Bali, Ketua GPBSI: Protokol Kesehatan Ikuti Inmendagri

• Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Tunggu Keputusan Gubernur Terkait PTM di Sekolah 

Oleh karena itu, DPRD Bali bahkan sempat mendesak agar pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali segera membuka kegiatan belajar-mengajar (KBM) secara tatap muka.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa mengakui hal tersebut.

“Untuk yang pertemuan tatap muka terbatas sesuai dengan Inmendagri 42 hari Senin kemarin Bali ke level 3, ada penurunan lah, disana sudah jelas dijelaskan, kalau di level 4 itu pembelajaran itu kan satu opsi, yakni PJJ pembelajaran jarak jauh,” kata dia saat dikonfirmasi, Rabu 15 September 2021.

Pun begitu, Boy menjelaskan bahwa dalam Inmendagri Nomor 42 Tahun 2021 itu sendiri dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar untuk wilayah yang menjalankan PPKM level 3 berlangsung denga dua opsi yakni PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.

Untuk pembelajaran tatap muka terbatas sendiri dilakukan dengan kapasitas 50 persen kecuali, SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 persen  (enam puluh dua persen) sampai dengan 100 persen (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

Kemudian, PAUD maksimal 33 persen (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

Hal ini menurut dia dikuatkan dengan SKB 4 Menteri, yakni yakni Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan & Kebudayaan, dan Menteri Agama yang berisi beberapa syarat kewajiban yang harus dipenuhi sekolah atau lembaga pendidikan sebelum menerapkan PTM.

Diantaranya, menyediakan wastafel atau tempat mencuci tangan, hand sanitizer, hingga thermogun untuk mengecek suhu tubuh siswa dan guru.

Setelah kesiapan sekolah itu dipenuhi, kemudian sekolah harus mengisi data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

Selanjutnya dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 untuk melihat kebenaran data yang dilaporkan oleh satuan Pendidikan atau sekolah tersebut.

“Kalau sekarang ada dua opsi, opsi pertama pertemuan tatap muka terbatas yang kedua PJJ. Untuk tatap muka terbatas harus mengacu keputusan bersama SKB 4 menteri, di sana sudah jelas dengan beberapa kriteria, termasuk daftar periksa,” paparnya.

Ia juga menuturkan bahwa salah satu poin penting sebelum pelaksanaan PTM tersebut adalah izin orang tua yang dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan orangtua siswa.

“Kalau di Bali ada dua opsi yang kita siapkan, bagi orang tua yang menginginkan tatap muka diperkenankan, tetapi tetap sekolah itu harus mempersiapkan kriteria-kriteria untuk tatap muka. Kalau orang tua ijin harus tetap terakhir, apakah mengijinkan atau belum, jadi tidak boleh dipaksa. Itu yang di SKB 4 menteri, kalau orang tua belum nyaman, belum bisa menerima tatap muka. Kami menyiapkan PJJ,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa sistem pembelajaran PTM nanti juga dibatasi maksimal hanya 1,5 jam di dalam kelas.

Karena penanganan Covid-19 di Bali berbasis desa adat, maka sekolah yang berlokasi di desa adat terebut harus melaporkan ke Satgas Gotong Royong Desa Adat jika akan melaksanakan PTM.

Tujuannya, kalau terjadi apa-apa nanti bisa dengan cepat ditangani.

“Selanjutnya, tentu karena ini merupakan sebagaimana sering dikatakan Pak Gubernur bahwa penanganan Covid di Bali berbasis desa adat, walaupun sekolah SMA/SMK kewenangan provinsi, tetapi kita membuka tatap muka harus koordinasi dengan Satgas setempat, di sana kan ada unsur BPBD, adat, puskesmas dan sebagainya,” paparnya.

Saat disinggung mengenai kapan pihaknya bakal menurunkan surat yang mengatur izin pelaksanaan PTM di Bali, Boy mengaku masih menunggu tanda tangan dari Gubernur Bali, Wayan Koster terkait hal tersebut.

“Sesegera mungkin, tetapi ini kan karena baru hari Senin (Inmendagri) turun, kemarin kita naikkan surat menunggu. Tentu ini sudah ada payung regulasi, jadi ada surat edaran dari Bapak Gubernur kepada seluruh bupati/walikota, kepala dinas, bahwa menyikapi Inmedagri 42, maka mulai dari PAUD sampai SMA/SMK dapat melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, satu, PTM terbatas, kedua Pembelajaran Jarak Jauh,” akunya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Gusti Putu Budiarta alias Gung Budiarta meminta Pemprov Bali untuk segera menerapkan PTM di Bali.

Apalagi, kegiatan pembelajaran secara online atau daring yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun lamanya menurutnya sangat membosankan bagi siswa terlebih lagi sejak tahun ajaran baru banyak diantara siswa tidak saling mengenal.

"Kami di Komisi IV DPRD Bali telah sepakat, apabila PPKM di Bali pada level 3, kami minta Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga untuk segera menetapkan pembelajaran melalui tatap muka," ujar dia saat dikonfirmasi via telepon, Selasa sore. (*)