Berita Buleleng

TAPD Buleleng Pilih Konsep Pemotongan Gaji Tenaga Kontrak dan Tunjangan Kinerja PNS

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng nampaknya akan mengambil kebijakan pemotongan tunjangan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan gaj

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Sekda Buleleng, Gede Suyasa/TAPD Buleleng Pilih Konsep Pemotongan Gaji Tenaga Kontrak dan Tunjangan Kinerja PNS 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng nampaknya akan mengambil kebijakan pemotongan tunjangan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan gaji tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng.

Kebijakan ini diambil untuk menutupi kurangnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Buleleng tahun 2021, senilai Rp 29 Miliar. 

Ketua TAPD Buleleng, juga sebagai Sekda Buleleng Gede Suyasa pada Rabu (15 September) mengatakan, pihaknya sudah menyusun nilai pemotongan tersebut.

Namun belum dapat dibeberkan, lantaran masih menunggu persetujuan dari DPRD Buleleng.

"Ini  konsep yang akan kami sampaikan nanti kepada DPRD. DPRD saat ini  masih ada kegiatan. Kisaran potongannya berapa, sudah kami sampaikan secara lisan. Tinggal menunggu kesepakatan dari DPRD saja. Kalau misalnya disetujui akan ada nota pengantar," jelasnya. 

ASN Wajib Instal Aplikasi PeduliLindungi, Agar Level PPKM di Bali Berubah, Variabel Ini Harus Turun

Terkait berapa bulan pemotongan ini akan dilakukan, Suyasa juga mengaku masih menunggu kesepakatan DPRD Buleleng.

"Kalau potongannya empat bulan,  nilainya potongannya perbulan praktis lebih kecil. Kalau potongannya hanya satu bulan, tentu nilainya besar. Yang jelas potongannya tidak sebesar seperti di kabupaten lain," katanya. 

Opsi ini kata Suyasa terpaksa diambil lantaran pihaknya tidak dapat mengurangi jumlah kepesertaan KIS PBI. Pasalnya, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menganggap Buleleng cukup baik dalam menjalankan amanat UU, PP, dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

"Evaluasi dari Kemendagri, dari sembilan kabupaten/kota di Bali, Buleleng sudah dianggap bagus dalam menjalankan amanat JKN. Tidak bermasalah, dan sesuai dengan ketentuan porsi. Kalau penerapan JKN sudah bagus, apakah harus dirubah lagi? Tentu itu akan berdampak pada penilaian pusat nanti. Jumlah kepesertaan bagi kami tidak dapat dikurangi, karena itu juga untuk pelayanan dasar kesehatan masyarakat," terangnya. 

Sementara salah satu pegawai kontrak di lingkup Pemkab Buleleng mengaku gaji yang ia miliki sejatinya tidak terlalu besar.

Namun apabila pemotongan ini harus dilakukan, ia pun terpaksa menerima, dengan harapan nilai pemotongan tidak terlalu besar.

"Kalau pemotongannya 20 persen, gaji yang saya praktis jadi  menipis. Kalau potongannya sampai 25 atau 50 persen, ya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ucap wanita yang namanya enggan disebutkan itu. 

Sebelumnya diberikan, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna berharap kepada TAPD agar sebisa mungkin tidak mengurangi tunjangan kinerja PNS, dan pengurangan gaji para pegawai kontrak.

Seluruh anggota Fraksi di DPRD Buleleng lebih menyarankan agar Buleleng tidak mengejar target UHC di masa pandemi ini.

"Kami berikan usulan kenapa sih Buleleng harus UHC karena hal itu membutuhkan banyak anggaran. Kami minta itu dikaji lagi, mengurangi jumlah pesertanya beberapa persen, sehingga bisa menutupi kekurangan anggaran di APBD Perubahan 2021," ucapnya beberapa waktu lalu. (*)

Ikuti berita terkini Buleleng

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved