Pedagang Lumpia Pun Bisa Scan, Pantai Matahari Terbit dan Sanur Terapkan Aplikasi PeduliLindungi

Terkait hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya merasa keberatan dengan usulan tersebut.

Pasalnya ia mengkhawatirkan nantinya akan ada varian baru virus Covid-19 masuk ke Bali.

"Wah saya tidak setuju, karena masa inkubasi virus belum lewat. Jangan sampai terjadi masuknya varian baru ke Bali atau Indonesia," katanya, Kamis.

Baca juga: Pintu Masuk Pantai Matahari Terbit & Pantai Sanur Mulai Terapkan Aplikasi PeduliLindungi

Ia menekankan agar semua pihak harus lebih bersabar lagi.

Pria asal Buleleng tersebut dengan tegas mengatakan, tidak ada pengurangan hari karantina untuk wisatawan.

Kebijakan karantina untuk wisatawan tetap dijalankan 8 hari.

"Kita harus lebih bersabar untuk kepentingan yg lebih luas dan jangka panjang. Tidak ada pengurangan masa karantina. Sesuai Kebijakan selama 8 hari," tambahnya.

Nantinya karantina untuk wisatawan akan dilakukan di 35 hotel di Bali ketika pariwisata akan dibuka kembali. Selain itu kesiapan seluruh rumah sakit untuk berjaga-jaga adanya lonjakan kasus karena pariwisata juga sudah bersiap-siap.

Celios: Jangan Paksakan untuk Komersil

Sejak kemunculan aplikasi PeduliLindungi, semua masyarakat Indonesia diharapkan dapat menggunakannya karena menjadi syarat perjalanan baik ke mall, instansi pemerintah hingga obyek wisata.

Namun belakangan ini santer diberitakan aplikasi PeduliLindungi selain sebagai syarat akses perjalanan juga akan menjadi aplikasi pembayaran digital.

Terkait dengan hal tersebut, Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, aplikasi PeduliLindungi juga menjadi aplikasi pembayaran terkesan seperti memaksakan.

“Jadi kurang nyambung ya karena tujuan awalnya kan untuk pendataan dan tracing Covid-19. Kalau dipaksakan untuk tujuan lain, seperti pembayaran digital, sebenarnya tidak efektif,” katanya, Kamis 30 September 2021.

Dia mengatakan, walaupun pemerintah memiliki jutaan data masyarakat yang mengunduh aplikasi PeduliLindungi, belum tentu masyarakat akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai aplikasi pembayaran.

Belum lagi keluhan di aplikasi PeduliLindungi yang menggunakan daya baterai dan data seluler cukup tinggi.

Kemudian jika akan dijadikan e-wallet, ia mengkhawatirkan penggunaan daya baterai semakin tinggi pada smartphone.

Maka dari itu lebih baik dipikirkan kembali dampaknya bagi pengguna.

“Kedua, pemerintah sudah punya LinkAja, kenapa perlu buat lagi? Sebaiknya perbaikan dilakukan pada LinkAja ketimbang memaksa PeduliLindungi jadi aplikasi pembayaran digital,” ujarnya.

“Ketiga, aplikasi pembayaran digital bisa diminati ketika terintegrasi dengan transaksi ekonomi, seperti e-commerce atau transportasi online. PeduliLindungi tidak punya integrasi dengan layanan ekonomi lain, maka akan sulit dijadikan e-wallet. Tidak bisa berdiri sendiri, harus ada ekosistemnya,” tambahnya.

Keempat, keamanan data pengguna PeduliLindungi yang existing harus benar-benar dijaga.

Sebab, kata dia, setiap ada kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan bank atau merchant maka risiko kebocoran data bisa semakin besar.

Pasalnya, aplikasi pembayaran harus bekerjasama dengan bank untuk melakukan top up atau kerjasama dengan e-commerce, dan hal itu harus dijaga pemanfaatan data pribadi dari pihak ketiga.

“Saran bagi pemerintah jangan salah gunakan aplikasi kesehatan untuk keperluan komersil,” tutupnya. (sup/sar)

Kumpulan Artikel Bali