Siswa Belum Boleh Vaksin Rentan Terpapar Covid-19, IDI Denpasar Harap Sosialisasi PTM Jelas 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Luh Putu Wahyuni Sri Utami 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Senin (4 Oktober 2021) mendatang, Bali akan memberlangsungkan pembelajaran tatap muka (PTM).

Dan sesuai dengan Inmendagri No 42 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kini Bali berada pada level tiga dimana sudah bisa melaksanakan PTM.

Semua sekolah pun sedang bersiap-siap untuk sambut PTM. 

Mengenai hal tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Denpasar, dr. Ketut Widiasa meyatakan pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah terkait akan dimulainya kegiatan PTM. 

Baca juga: Sekolah Masih Direnovasi, Siswa SDN 4 Klumpu Klungkung Terpaksa PTM di Ruang Kelas yang Disekat

Baca juga: PTM Terbatas di Buleleng Dimulai 4 Oktober 2021, Bila Terjadi Klaster, Sekolah Bakal Ditutup 3 Hari

Baca juga: PTM di Denpasar Dimulai 1 Oktober,Jika Ada Warga Sekolah Terpapar Covid-19 Sekolah Ditutup Sementara

"Namun demikian, kami berharap pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terkait PTM ini. Karena dalam proses pelaksanaan PTM ini, yang terlibat tidak saja siswa didik saja, namun juga melibatkan orang dewasa. Meskipun sebagian siswa sudah mendapatkan vaksinasi, namun ada kelompok siswa yang belum mendapat vaksinasi," katanya pada, Jumat (1 Oktober 2021). 

Sedangkan pada kelompok yang belum mendapat vaksinasi yakni kelompok anak sekolah usia 7 hingga 11 tahun yang menurut dr. Widiasa menjadi kelompok rentan terpapar Covid-19.

"Kami berharap pengawasan bisa dilakukan lebih maksimal pada kelompok ini, sehingga tidak terjadi cluster penyebaran baru. Selain penerapan Protokol Kesehatan dan pengawasan yang sosialisasi terkait pelaksanaan PTM ini juga harus dilakukan dengan lebih jelas dan terperinci," tambahnya. 

Hingga saat ini dr. Widiasa menyebutkan belum ada sosialisasi dari pihak sekolah mengenai pelaksanaan PTM.

"Terkait PTM ini, proses sosialisasi menurut saya belum maksimal dilakukan, karena orang tua hanya diberikan surat pernyataan yang isinya mengijinkan anak-anaknya untuk mengikuti proses PTM dan nanyi resiko kesehatan diserahkan kepada orang tua, ini menurut saya tidak relevan," tutupnya. (*)