Breaking News:

Berita Buleleng

Pemkab Buleleng Akan Konsultasi ke BKN Terkait Pemecatan 8 Pejabat Dinas Pariwisata

Mengingat kedelapan pejabat tersebut telah menjalani sidang putusan, ia pun telah meminta kepada BKPSDM untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Setelah mendapatkan putusan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, yang menyatakan jika delapan pejabat di Dinas Pariwisata Buleleng telah melakukan tindak pidana korupsi program Explore Buleleng dan Bimtek CHSE, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melalui BKPSDM Buleleng akan berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Konsultasi dilakukan untuk menentukan status kepegawaian kedelapan terdakwa.

Ditemui Rabu (6/10/2021) Suradnyana mengaku sebagai kepala daerah, ia menghormati segala proses hukum yang sudah berjalan.

Mengingat kedelapan pejabat tersebut telah menjalani sidang putusan, ia pun telah meminta kepada BKPSDM untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN.

Baca juga: Kasus Korupsi Explore Buleleng & Bimtek CHSE, Bupati Buleleng Segera Pecat 8 Pejabat

"Saya konsultasikan dulu dengan BKN, apa saja yang saya lakukan sebagai pemegang kebijakan. Ada aturan dan regulasi yang harus saya taati," terangnya.

Disinggung terkait kekosongan jabatan, Suradnyana menyebut ia berencana akan menggabungkan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan, karena dinilai lebih efektif.

Rencana itu akan segera dikaji oleh bagian organisasi Setda Buleleng.

Sembari menunggu proses pengkajian, ia pun telah menunjuk Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Buleleng Ni Made Rousmini sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata Buleleng.

"Sambil menunggu hasil konsultasi dengan BKN, bagian organisasi juga akan membuat kajian untuk menggabungkan Dinas Pariwisata dengan Dinas Kebudayaan seperti dulu, karena saya rasa lebih nyambung jika digabung,"

Terpisah, Kepala BKPSDM Buleleng Gede Wisnawa menjelaskan, saat ini pihaknya tinggal menunggu inkrahnya putusan dari majelis hakim yakni selama tujuh hari kerja atau hingga Kamis (9/10/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved