Breaking News:

Berita Bali

Kabid Humas Polda Bali Sebut Dua Tahun Ini Ada 14 Laporan Korban Pinjaman Online Diduga Ilegal

Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Syamsi, SH menerangkan sedikitnya ada 14 laporan kasus korban yang dirugikan perusahaan pinjaman online

Candra LBH Bali
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Syamsi, SH menerangkan sedikitnya ada 14 laporan kasus korban yang dirugikan perusahaan pinjaman online ilegal dalam dua tahun terakhir. 

"Ada sejumlah 14 laporan. Laporan tahun 2020 sejumlah 11 kasus dan tahun 2021 ada 3 kasus," ujar Kombes Pol Syamsi saat dikonfirmasi Tribun Bali, pada Jumat 15 Oktober 2021.

Kabid Humas menjelaskan belasan kasus tersebut saat ini masih dalam tanah penyelidikan.

"Semuanya masih dalam lidik," ucapnya.

Baca juga: SOSOK Pipin, Aktor di Balik Perusahaan Penagih Pinjol yang Menggunakan Cara Kejam, Sebar Foto Porno

Senada, Kasubdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, AKBP Gusti Ayu Suinaci menyebutkan hal serupa.

"Di wilayah hukum Polda Bali, ada beberapa laporan masuk (korban pinjol,-red)," ujar AKBP Ayu Suinaci, pada Jumat 15 Oktober 2021. 

Ditreskrimsus Polda Bali pun melaksanakan penyelidikan terhadap keberadaan kantor pinjaman online tidak resmi atau ilegal yang kerap merugikan masyarakat, khususnya yang beroperasi di wilayah hukum Polda Bali.

Baca juga: Korban Pinjol Ilegal Ada di Bali, Beberapa Laporan Sudah Masuk ke Polda Bali

Hal ini menyusul instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending atau biasa dikenal pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah merugikan masyarakat.

"Kita masih laksanakan penyelidikan (Pinjol Ilegal,-red)," beber dia. 

Baca juga: Cara Melaporkan dan Cek Aplikasi Pinjaman Online Alias Pinjol Ilegal Melalui WhatsApp

Instruksi awal penindakan tegas terhadap perusahaan pinjol ilegal yang tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung datang dari Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti Kapolri.

Penggrebekan pun langsung massif dilakukan kepolisian di beberapa daerah di tanah air dengan mengamankan para operator dan kantor pinjol. (*)

Berita lainnya di Pinjaman Online

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved