Pemkab Terkendala Anggaran Rp 700 Miliar, Proyek Jalan Lingkar Selatan Badung Terhenti

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Proyek Jalan Lingkar Selatan yang dicanangkan Pemkab Badung terhenti.

Proyek ini menjadi program yang terulang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung.

Badung mengalami masalah anggaran karena dampak pandemi sehingga belum bisa mengerjakan atau melanjutkan proyek tersebut.

Untuk pembebasan lahan saja Badung harus menyiapkan dana ratusan miliar rupiah.

Baca juga: Proyek Jalan Lingkar Selatan di Badung Mandek,Dinas PUPR Sebut Biaya Pembebasan Lahan Capai Rp 700 M

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Ida Bagus Surya Suamba mengatakan, untuk rancangan proyek jalan lingkar ini masih berproses.

"Masih berproses kami untuk proyek itu. Dilakukan secara bertahap," ujarnya, Kamis 14 Oktober 2021.

Birokrat asal Tabanan itu mengatakan, saat ini proyek masih dalam proses pembebasan lahan.

Namun pembebasan lahan belum bisa dilaksanakan karena Badung tak punya cukup uang.

"Kondisinya seperti ini, kan belum bisa dilaksanakan. Estimasi biaya pembebasan lahan mencapai Rp 700 miliar," katanya.

Ida Bagus Surya Suamba mengatakan pembebasan lahan yang akan dilakukan yakni sepanjang sembilan kilometer.

Sampai saat ini pembebasan lahan baru berjalan satu kilometer.

"Untuk saat ini kendalanya di anggaran saja," jelasnya.

Baca juga: Proyek GOR Debes Tabanan Target Selesai Akhir Tahun

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menerima dan melakukan penandatangan Trase Final dengan PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) terkait Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan.

Tahapan program Kabupaten Badung dalam pembangunan Jalan Lingkar Selatan di antaranya pertama penyusun rencana KPBU yang sudah dilalui, kedua pendahuluan, ketiga capacity building, keempat penyusunan team.

Kemudian kelima anggaran yang dianggarkan oleh Bappenas, keenam market sounding, kemudian pembahasan inspection report, selanjutnya pembahasan alternatif trase, survey lapangan dengan konsultan terkait penetapan trase dan keputusan serta tanda tangan dari Bupati.