Breaking News:

Berita Bali

Maraknya Fenomena Pinjol Ilegal dan Sisi Konsumen Menurut Pandangan Sosiolog UNUD Bali

Sosiolog Universitas Udayana Bali, Wahyu Budi Nugroho, angkat bicara terkait fenomena maraknya pinjaman online ilegal

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Sosiolog Universitas Udayana Bali, Wahyu Budi Nugroho - Maraknya Fenomena Pinjol Ilegal dan Sisi Konsumen Menurut Pandangan Sosiolog UNUD Bali 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sosiolog Universitas Udayana Bali, Wahyu Budi Nugroho, angkat bicara terkait fenomena maraknya pinjaman online ilegal yang menjamur dan kerap meresahkan masyarakat beberapa tahun terakhir ini.

Wahyu menegaskan, bahwa pinjol ilegal memang perlu diberantas karena berpotensi tidak mengikuti dan menaati peraturan otoritas jasa keuangan (OJK), maka tepat instruksi Presiden Joko Widodo dan langkah penggrebekan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Terlebih mereka yang menggunakan kekerasan verbal, psikis, dan simbolik kepada customer saat penagihan hutang," tegasnya, saat dikonfirmasi Tribun Bali, Sabtu 16 Oktober 2021.

Menurut dia, cara-cara di atas bersifat rasional-instrumental, yaitu melakukan penagihan secara se-efisien dan se-efektif mungkin.

Baca juga: SOSOK Pipin, Aktor di Balik Perusahaan Penagih Pinjol yang Menggunakan Cara Kejam, Sebar Foto Porno

"Tindakan-tindakan yang didasarkan rasional-instrumental inilah yang seringkali mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, perasaan, serta negosiasi atau kompromi, karena seseorang hanya terpaku pada pencapian tujuan, dalam konteks ini menagih uang ke customer se-efisien dan se-efektif mungkin," paparnya

Di sisi lain, kata Wahyu, fenomena merebaknya pinjol ilegal seyogiyanya turut menjadi refleksi bagi pemerintah terkait sudah baik-belumnya sistem jaminan sosial di tanah air.

Dalam hal ini, jangan sampai ada warga negara yang terpaksa melakukan pinjaman online ilegal dikarenakan tak mampu membayar biaya kesehatan, atau tidak mampu membayar biaya sekolah anak.

"Karena jika menilik UUD 1945, sebetulnya konsep negara kita adalah welfare state ‘negara kesejahteraan’, di mana negara menanggung investasi sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, bahkan kesejahteraan rakyat secara luas," jelasnya.

Baca juga: Video Kantor Pinjol Digerebek Polisi: Woi Jangan Megang Handphone!

Lanjut dia, berbeda kasus jika seseorang terjebak pinjaman online ilegal dikarenakan gaya hidup konsumtif.

Dalam kasus ini diperlukan literasi finansial agar seseorang dapat cakap mengelola keuangannya, mampu menimbang pengeluaran secara rasional beserta berbagai risiko yang menyertainya.

"Sudah saatnya kita sadar, seringkali era ekonomi-informasi transaksi ekonomi internet yang serba mudah dan cepat justru menjebak kita pada persoalan-persoalan baru," kata Wahyu.

"Oleh karenanya, kita harus mawas, bahwa segala sesuatu yang cepat dan mudah di era ekonomi-informasi ini belum tentu baik, kerapkali ia juga membawa beragam resiko tanpa kita sadari," pungkasnya. (*).

Kumpulan Artikel Bali

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved