75 Ribu Keluarga Belum Terima Bantuan, Mensos Risma Ingatkan Kepala Daerah di Bali Bergerak Cepat

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial.

Dari data yang ada, tercatat belum menerima bantuan sekitar 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Mensos Risma menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan.

Mensos Risma menyayangkan, dengan data ribuan yang belum cair, akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.

Baca juga: Mensos Risma Kunjungi Korban, Akses Jalan yang Tertutup Material Longsor Dibersihkan

"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur, beli beras. Ada pergerakan ekonomi, Pak. Tapi kalau seperti ini, susah, Pak," kata Mensos Risma dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Kuta, Bali, Selasa 19 Oktober 2021.

Dia menyatakan, perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli-September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," ungkap Mensos.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga mengingatkan, kondisi perekonomian Bali belum sepenuhnya pulih.

Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.

"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," imbuh Mensos Risma.

Dia juga mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat.

Mensos meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.

"Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," katanya.

Oleh karena itu, Mensos meminta semua pihak untuk mempercepat pencarian bantuan, terutama di beberapa daerah di Bali dimana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi.

Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada Juli-September.

Melihat kondisi tersebut, Mensos meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel.

Untuk keperluan tersebut, Mensos Risma meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya.

Mensos menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.

Mensos juga menyoroti tantangan geografis di beberapa daerah di Bali seperti di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani yang memerlukan transportasi air melalui Danau Batur.

Mensos minta pembayaran bansos yang belum cair, termasuk yang belum cair sejak Januari 2021, agar dibayarkan secara tunai.

"Saya minta Januari sampai Oktober harus clear. Kalau pake sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," imbuh Mensos Risma.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di Bali hampir sama dengan di beberapa daerah lain, yakni berkisar pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat, dan KPM meninggal.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bali, Dewa Made Mahendra menyebutkan, 75 ribu KPM tersebut merupakan data tambahan pada Oktober 2021.

“Salah dengar itu, yang 75 ribu itu tambahan untuk bulan Oktober, kok. Baru,” katanya.

Mantan Karo Humas Pemprov Bali itu menyebutkan, tugas Dinsos Provinsi adalah melakukan koordinasi, pengawasan dan monitor saja.

Menurut Dewa Mahendra, tugas utama terkait hal tersebut berada di tangan Dinas Sosial kabupaten/kota setempat.

“Bukan, itu kabupaten kewenangannya, saya hanya ngecek monitor aja, itu bisa diselesaikan dengan cara jemput bola seperti tadi, bank juga harus ikut jemput, makanya kayak tadi, gitu aja,” tegasnya.

Pihaknya meminta jajaran Dinsos kabupaten/kota termasuk perbankan Himbara untuk jemput bola melakukan pencairan bansos tersebut.

Baca juga: Mensos Risma Kunjungi Korban Gempa di RSU Bangli dan Beri Santunan

Kepala Dinas Sosial Bangli, I Wayan Karmawan menegaskan, pencairan bantuan bagi KPM di luar dari dari kuasa dinas.

Hal tersebut diungkapkannya saat dihubungi, Selasa 19 Oktober 2021.

Kata Karmawan, pencairan bantuan merupakan kewenangan bank.

Begitu pun dengan data berapa jumlah KPM yang sudah ataupun belum melakukan transaksi bantuan, juga kewenangan pihak bank.

Sementara pihaknya di dinas, hanya melakukan pendampingan, apabila diminta oleh pihak bank untuk melakukan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Dalam pendistribusian kartu ada saja kendalanya. Misalnya, masyarakat tidak datang, atau tidak diberi tahu oleh kepala dusunnya sehingga masyarakatnya tidak tahu. Dan sebagainya," ucap dia.

Demikian pula dengan pencairan bantuan, baik Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Karmawan membenarkan ihwal angka 900an PKH yang belum mencairkan.

Namun ia menegaskan hal tersebut dipengaruhi banyak faktor.

Mulai dari belum diberikan kartu oleh bank sehingga belum bisa melakukan transaksi.

"Kemudian juga, sudah dapat kartu, tapi dia belum melakukan transaksi. Itu dipengaruhi banyak faktor. Bisa jadi karena dia ada upacara adat, sehingga belum bisa transaksi. Bisa karena lansia, dan sebagainya," ucap Karmawan.

Dikatakan pula, bantuan ini harusnya dibelanjakan setiap bulan.

Sebab tujuan bantuan ini adalah membantu perekonomian masyarakat setiap bulan.

"Kalau dikumpul-kumpulkan sama dengan nabung toh. Tapi banyak penerima yang mengumpulkan dulu, misalnya dua bulan, baru dibelanjakan. Keinginan pemerintah, menurut keterangan Bu Menteri, adalah bagaimana menggerakkan perekonomian rakyat. Uang itu berputar terus. Masyarakat yang tidak mampu bisa belanja. Tapi masyarakatnya kan beda pemikirannya. Bisa jadi didiamkan. Bisa jadi karena kesibukannya. Banyak faktor," beber Mantan Kalak BPBD Bangli itu.

Karenanya sesuai hasil pembahasan bersama Kemensos dan seluruh kabupaten, disarankan agar KPM yang belum terdistribusikan, baik penerima bantuan PKH maupun BPNT itu segera bisa didistribusikan.

Misalnya KPM yang belum menerima kartu, diharapkan agar bank segera mengeluarkan kartu.

Termasuk juga yang belum transaksi bisa jadi karena masyarakatnya tidak bisa datang, sudah lansia, atau karena sakit, juga agar segera didistribusikan.

"Sehingga diperintahkan oleh beliau ibu Menteri tadi, segera dari bulan Juli sampai September itu agar segera disalurkan, dibayar cash oleh bank. Untuk itu kita diperintahkan melakukan padanan data dengan bank. Nah setelah itu diharapkan semuanya dipanggil di suatu tempat, nanti bank akan membayar cash," jelasnya.

Mensos Risma menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di Provinsi Bali.

Bantuan menjangkau 1.679 penerima manfaat dengan nilai Rp 1.069.003.950.

Termasuk dalam bantuan Atensi terdapat 90 anak yatim, piatu dan yatim-piatu di Provinsi Bali, yang menerima bantuan.

"Anak yatim diberikan bantuan. Yaitu berupa tabungan anak yatim, piatu dan yatim piatu dengan nilai Rp 200.000 bagi yang sudah sekolah dan Rp 300.000 bagi yang belum sekolah," kata Mensos Risma, dalam kegiatan peresmian Sentra Kreasi Atensi (SKA) di Balai Mahatmya Tabanan, Senin 18 Oktober 2021.

Mensos hadir didampingi Sekjen Kemensos Harry Hikmat, pejabat eselon I dan staf ahli menteri.

Hadir juga dalam kesempatan ini anggota DPR RI Komisi VIII IGN Kesuma Kelakan, anggota DPD RI Anak Agung Gde Agung, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.

Dalam kesempatan tersebut, kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu yang hadir di Balai Mahatmya, Mensos menyatakan agar mereka tidak takut dan khawatir.

"Ada Ibu ya. Silakan kalau kalian ada apa-apa, bisa menghubungi Ibu ya," kata Mensos Risma.

Kementerian Sosial telah menyusun program perlindungan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu mencakup sasaran 4.043.622 anak, yakni terdiri dari 20.000 anak yang ditinggal orangtua akibat Covid-19; 45.000 anak yang diasuh di LKSA dan 3.978.622 anak diasuh keluarga tidak mampu.

Perlindungan sosial bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orangtuanya meninggal akibat Covid-19 merupakan salah satu langkah strategis memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, meski dalam situasi sulit.

Kemensos tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas RI untuk menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp 3,2 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolik Mensos menyerahkan bantuan senilai total Rp 1.053.924.950 yang terdiri dari dukungan aksesibilitas (tongkat penuntun adaptif, kursi roda, walker alat peraga edukatif, alat bantu dengar, dan bantuan buku literasi Braille), tabungan anak yatim, piatu dan yatim piatu, kebutuhan dasar dan nutrisi.

Bantuan juga diberikan dalam bentuk bantuan kewirausahaan, seperti usaha ukir, makanan, cuci motor, jahit, kelontong, usaha perlengkapan upacara adat, merajut, bertani, ternak, Lundry, usaha gula Aren, massage, kuliner, bengkel motor, cat motor, dan pembuatan meubel air.

Bantuan secara total menjangkau sebanyak 1.676 penerima manfaat. (zae/gil/mer)

Kumpulan Artikel Bali