Breaking News:

Berita Klungkung

34 Warga Desa Tangkas Klungkung Minta Gubernur Turun Tangan Terkait Ganti Rugi Lahan PKB

34 Warga Desa Tangkas Klungkung Minta Gubernur Turun Tangan Terkait Ganti Rugi Lahan PKB

Penulis: Uploader | Editor: Aloisius H Manggol
Tribun Bali/Jo Manggol
Warga Desa Tangkas melakukan aksi damai di lokasi proyek pembangunan Pusat Kesenian Bali (PKB), Minggu (24/10/2021). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- 34 warga Desa Tangkas, Klungkung meminta Gubernur Bali, Wayan Koster untuk turun tangan menyelesaikan proses ganti rugi lahan di lokasi Pusat Kesenian Bali (PKB).

Warga menggelar aksi damai di lokasi pembangunan PKB pada Minggu (24/10/2021) sore. 34 warga itu mengklaim 73 bidang tanah dengan luas mencapai 691.450 M2 di lokasi tersebut.

Pengacara warga, Johny Riwu mengatakan, kliennya telah memberikan syarat yang dibutuhkan untuk melakukan validasi lahan mereka di lokasi proyek.

Baca juga: Belasan Warga Sampaikan Aspirasi Terkait Ganti Rugi di Proyek Normalisasi Sungai Unda Klungkung

Diantaranya, KTP, Kartu Keluarga, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tk I. IPEDA Denpasar.

"Pada surat ketetapan Ipeda tercantum nomor pipil, nomor persil, nomor blok, kelas, luas, atas nama, dan alamat," kata Johny.

Selanjutnya, warga juga telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.

Selain itu, juga telah melampirkan peta blok atau peta zona yang dikeluarkan oleh Pemkab Klungkung yang menentukan letak tanah dan batas-batasnya berdasarkan data dari SPPT PBB.

Baca juga: Tinjau Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, Koster Minta Normalisasi Tukad Unda Selesai Tepat Waktu

Adapula, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat keterangan yang ditandatangani oleh Perbekel/Kepala Desa Tangkas yang menyatakan tanah-tanah tersebut ada dan terletak di Desa Tangkas;

"Pembayaran pajak itu dilakukan dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2020. Bagaimana mungkin warga membayar pajak selama 20 tahun, lalu dibiarkan mengambang seperti ini," tegas Johny.

Sementara itu, pengacara lainnya, Rizal Akbar meminta Gubernur membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan warga untuk memperjelas nasib ganti rugi tersebut.

"Kami berharap bisa beraudiensi dengan Pak Gubernur untuk memperjelas masalah ini. 34 warga ini juga warga Pak Gubernur," kata Rizal.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster saat dikonfirmasi mengatakan, terhambatnya ganti rugi lahan tersebut dikarenakan 34 warga itu tidak bisa menunjukkan bukti lokasi tanah.

"Sudah dipelajari secara legal, tidak bisa dipenuhi oleh BPN," tulis Koster via pesan singkat.

Ia menambahkan, semua dokumen harus diverifikasi oleh BPN dan faktual oleh Kelian Subak dan Desa .

"Semua harus bisa dipertanggungjawabkan secara legal. Kalau mereka salah bisa masuk penjara," tambahnya.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved