Breaking News:

Berita Tabanan

Dinsos dan Dewan Panggil Bank Terkait 300 KPM Belum Cair di Tabanan

Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan Dinas Sosial Tabanan, Selasa 26 Oktober 2021.

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Suasana rapat kerja yang digelar Komisi IV dengan Dinas Sosial Tabanan membahas soal permasalahan bansos PKH dan BPNT yang belum cari di Tabanan, Selasa 26 Oktober 2021. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan Dinas Sosial Tabanan, Selasa 26 Oktober 2021.

Komisi IV secara umum ingin membahas terkait kisruh masalah pencairan dana bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT yang belum cari di Kabupaten Tabanan.

Bahkan, untuk mempertegas atau mempercepat proses pencairan, pihak dewan bersurat ke perbankan Himpuran Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyelenggara. 

Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gunawan mengatakan, dalam rapat pembahasan soal bansos kali ini lebih menekankan ke hal yang lebih teknis.

Baca juga: 23 Pejabat Pemkab Tabanan Diakukan Tes Urine, Hasilnya Semua Dinyatakan Negatif Terpapar Narkotika

Pihaknya mengaku sudah mengirim surat ke pihak Himbara, dalam hal ini BNI sebagai penyalur dana bansos tersebut.

"Mengenai hal-hal yang bersifat administrasi, seperti KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) terblokir kami sudah sudah sampaikan atau surati pihak BNI selaku Bank Himbara yang ditugaskan melakukan pencairan di Tabanan. Tinggal menunggu respon mereka," kata Gunawan Selasa 26 Oktober 2021. 

Dia menjelaskan, tugasnya di Dinsos adalah untuk melakukan pendataan para penerima yang kemudian proses pencairan bansos PKH dan BPNT ini langsung dari bank ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Polisi Awasi Langsung Penerapaan Prokes Saat Kampanye Pilkel di Tabanan

Sejauh ini, kata dia, total ada 300 KPM dengan rincian 140 program PKH dan 160 BPNT yang belum bisa melakukan transaksi.

Sebagian besar kendala yang ditemukan bersifat administrasi.

"Ada beberapa faktor yang menyebabkan KPM ini belum bisa transaksi. Salah satunya seperti KKS-nya hilang, kartunya yang error, kemudian ada yang meninggal, pindah tempat dan lainnya juga. Kemudian juga ada yang sudah tidak menerima bantuan lagi mengingat kondisi ekonominya sudah membaik (mampu)," ungkapnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved