Breaking News:

Berita Tabanan

Kantornya Digeledah KPK, Kepala Dinas PUPRPKP Tabanan: Mungkin Menindaklanjuti OTT di Kemenkeu

Pihak PUPRPKP Tabanan menyatakan, dokumen yang disita oleh pihak KPK adalah terkait Dana Insetif Daerah (DID) tahun 2018 lalu

Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Sejumlah petugas KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor Dinas PUPRPKP Tabanan, Rabu 27 Oktober 2021 malam. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Kepala Dinas PUPRPKP Tabanan, I Made Yudiana akhirnya memberikan keterangan pasca KPK melakukan penggeledahan di kantornya, Rabu 27 Oktober 2021.

Pihak PUPRPKP Tabanan menyatakan, dokumen yang disita oleh pihak KPK adalah terkait Dana Insetif Daerah (DID) tahun 2018 lalu.

Menurut pantauan, I Made Yudiana tampak menjawab santai soal penggeledahan KPK ini.

Pihaknya menyatakan, penggeledahan dilakukan sesuai dengan surat tugasnya karena terkait Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 lalu.

Baca juga: UPDATE: Sekitar 5 Jam Penggeledahan, KPK Sita Sejumlah Berkas dari Dinas PUPRPKP Tabanan

"Ini dari Penyidik KPK mungkin menindaklanjuti terkait OTT yang terjadi di Kemenkeu. Sehingga diduga, ada pejabat negara di Tabanan dalam artian mungkin terlibat itu. Sehingga bapak dan ibu penyidik tadi melakukan tugasnya untuk menggeledah dokumen-dokumen yang diduga ada kaitannya," ungkap Yudiana Rabu 27 Oktober 2021 malam.

Yudiana melanjutkan, semua hal tersebut ada kaitannya dengan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 lalu.

Total ada 90 item dokumen yang dibawa oleh KPK yang diduga terkait dengan hal tersebut.

"Itu semua terkait dokumen yang juga ada kontrak kerjanya,"

Disinggung mengenai pertanyaan apa saja yang dilontarkan KPK kepada Dinas PUPRPKP? Yudiana nenyatakan tidak ada bertanya melainkan fokus terkait pemeriksaan dokumen.

Pihak KPK justru menjelaskan tujuan kedatangannya ke Tabanan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved