Jubir Menko Marves Bantah Edy, Luhut dan Pebisnis Lainnya Diduga Terlibat Bisnis RT-PCR

Jodi menuturkan, karena kelompok bisnis tersebut sudah mapan dan bergerak utamanya di sektor energi, maka GSI tidak dibentuk untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham.

Sesuai namanya, GSI atau Genomik Solidaritas Indonesia merupakan aksi kewirausahaan sosial.

"Malah di awal-awal GSI ini gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang sahamnya, agar bisa cepat beroperasi pada periode awal dan membantu untuk melakukan testing Covid-19," katanya.

Jodi kemudian menjelaskan, tidak ada bisnis PCR, apalagi melibatkan Luhut.

Hal itu karena dirinya memastikan tidak adanya pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lainnya terhadap pemegang saham.

Bahkan dirinya menyebutkan, keuntungan yang didapat dipergunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat.

"Saya melihat keuntungan mereka malah banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan petugas kesehatan di garda terdepan. Kalau tidak salah, lebih dari 60 ribu tes yang sudah dilakukan untuk kepentingan tersebut, termasuk juga membantu di Wisma Atlet," katanya.

Jodi menyebutkan, partisipasi Luhut di GSI merupakan bagian dari usaha purnawirawan TNI itu untuk membantu penanganan pandemi di awal, selain adanya donasi pemberian alat-alat tes PCR dan reagen yang diberikan kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus.

Luhut juga disebutnya ikut membantu Nusantics, salah satu startup di bidang bioscience, untuk membuat reagen PCR buatan anak bangsa yang saat ini diproduksi oleh Biofarma.

Jodi menegaskan kebijakan tes PCR diberlakukan untuk mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19, terutama pada periode Natal dan Tahun Baru.

Baca juga: Okupansi Naik Hingga 70 Persen Saat PPKM Level 2, Swiss-Belhotel Rainforest Siap Sambut Wisman

Belajar dari pengalaman di negara lain yang mengalami lonjakan kasus yang signifikan, Indonesia harus terus mengetatkan 3M, 3T (testing, tracing, treatment) untuk bisa mengimbangi relaksasi aktivitas masyarakat.

Terlebih, saat ini tingkat vaksinasi dosis dua Indonesia baru mencapai kira-kira 35 persen.

"Sangat disayangkan upaya framing seperti ini. Ini berpotensi menyebabkan para pihak yang ingin membantu jika terjadi krisis berpikir dua kali. Ini akan membuat pihak-pihak yang ingin tulus membantu dalam masa krisis (jadi) enggan," kata Jodi.

Dilansir Tribun Bali dari Tribunnews.com, Selasa 2 November 2021, jagat media sosial diramaikan dengan informasi yang beredar terkait keterlibatan sejumlah pejabat di lingkungan kabinet Joko Widodo terkait pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.