APBD Badung 2022 Bakal Diturunkan, Sekda Sebut Pendapatan Sudah Disoroti BPK Karena Tak Capai Target

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Badung tahun 2022 terancam terus diturunkan.

Pasalnya APBD Badung tidak pernah terealisasi dari target yang ditetapkan.

Bahkan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengaku pendapatan Badung sampai disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lantaran target pendapatan tidak pernah tercapai. Hal itu pun mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen.

Hal itu pun dikatakan sekda Adi Arnawa saat Rapat kerja (Raker) membahas Rancangan APBD Tahun 2022 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung pada Senin, 15 November 2021

Baca juga: Jelang Nataru, Polres Badung Lakukan Apel Gelar Pasukan Ops Kepolisian Kewilayahan Zebra Agung 2021

Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung pihaknya mengatakan bahwa postur APBD 2022 sebelumnya disepakati Rp 2,9 triliun lebih.

Namun, dalam perjalanannya ada sejumlah perubahan, yakni pendapatan transfer dari dana bagi hasil yang awalnya dirancang Rp 800 miliar turun sebesar Rp 54 miliar.

Selain itu ada sejumlah pendapatan masuk pos lain. Sehingga katanya penurunan ini otomatis membuat APBD juga ikut turun.

Sehingga atas dasar itu pihaknya mengusulkan agar APBD diturunkan menjadi Rp 2,8 triliun lebih.

“Pendapatan transfer kita turun, makanya kami usulkan pendapatan turun menjadi Rp 2,8 triliun lebih dari semula Rp 2,9 triliun lebih.  Jadi ada 54 kegiatan kita akan tunda dulu,” ujarnya.

Meski pendapatan turun, pihaknya mengaku Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta tetap meminta agar dana Bantuan Tak Terduga (BTT) yang sudah dipasang sebelumnya tidak diutak-atik.

Hal itu pun dilakukan untuk menjaga-jaga kasus covid-19 yang bisa saja naik lagi termasuk juga juga kejadian yang tidak diprediksi di tahun depan.

“Kalau menaikkan target pendapatan sudah tidak mungkin.

Kita sudah menjadi sorotan BPK karena target pendapatan tidak pernah tercapai, dan banyak kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen. Ini dianggap tidak baik, sehingga perlu ada penajaman,” tegasnya kembali.

“Saya menilai, angka Rp 1,9 triliun yang dipasang sebelumnya dalam KUA/PPAS masih cukup tinggi.

Baca juga: Sampah Kiriman Mengepung Pantai di Badung, Gung Dalem: Evakuasi Sampah Menggunakan 3 Alat Berat

Sehingga kami tidak berani menargetkan cukup besar,” imbuh birokrat asal Desa Pecatu, Kuta selatan itu.

Raker yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II yang juga Koordinator Banggar I Made Sunarta dan I Putu Alit Yandinata itu pun langsung sedikit tegang.

Bahkan saat itu Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata tidak diberikan draft rancangan terbaru terkait penurunan pendapatan tersebut.

“Kalau kami tidak dapat draft rincinya, kami tidak paham. Kami harap apa yang disampaikan itu kami dapat (drafnya,red). Jadi sangat kami sayangkan ini,” katanya.

Kendati demikian pihaknya malah tidak sependapat apabila PAD diturunkan.

Pasalnya, sejak 14 Oktober lalu pariwisata sudah dibuka oleh pemerintah pusat.

Hal itu pun membuatnya optimis jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung bisa membaik.

“Jangan dong samakan kondisi sekarang dengan tahun yang akan datang. Apalagi di tahun 2022 akan akan sejumlah agenda besar, yang dipastikan akan mendongkrak pariwisata Badung. Seperti KTT G-20 dan Superbike di Sirkuit Mandalika Lombok. Itu pasti ada pengaruh dengan kunjungan pariwisata di Bali khususnya Badung,” ucapnya.

Pihaknya pun minta eksekutif dalam merancang target pendapatan memiliki parameter jelas. Dan tidak traumatik dengan kondisi Covid. Bahkan pihaknya meyakini, tahun 2022 RAPBD ini bisa diubah dan bisa ditingkatkan.

“Kalau turun 1,8 triliun kami di dewan minta ditambah 40 miliar saja,” tegasnya.

Baca juga: Binda Bali Gelar Vaksinasi Massal di Pecatu Badung, Sekda Adi Arnawa Apresiasi dan Beri Dukungan

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III I Nyoman Satria. Pihaknya sepakat APBD 2022 harus sehat.

Politisi asal Mengwi ini juga meyakini PAD akan bertambah seiring meningkatnya pendapatan dari BPHTB dan geliat pariwisata kedepan.

Sementara Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyimpulkan bahwa raker Banggar dan TAPD belum ada titik temu.

Pun demikian, pihaknya meyakini eksekutif masih bisa memaksimalkan pendapatan.

“Memang ada penurunan pendapatan transfer, tapi PAD dari yang lain-lain kan masih bisa dimaksimalkan. Ini nanti akan kami bahas lagi dengan Bupati,” tukas Parwata. (*)

Artikel lainnya di Berita Badung