Fraksi Gerindra Soroti Proyek Pusat Kebudayaan Bali, Harap Pengelolaannya Tak Seperti Museum Subak

Sementara di sisi lain khususnya di wilayah Klungkung, tidak menutup kemungkinan akan terserapnya tenaga kerja untuk orang lokal.

“Terutama dapat meningkatkan motivasi generasi muda untuk menggali potensi-potensi yang ada dengan adanya PKB di Kabupaten Klungkung. Mulai dengan membuka usaha di sekitar kawasan tersebut maupun dengan menjaga tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Klungkung,” tandasnya.

Di sisi lain, Fraksi PDIP DPRD Bali mengapresiasi rencana tersebut.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Nyoman Laka bahkan menyebut pembangunan    dan    pengembangan    pusat kebudayaan Bali dapat mengakselerasi perekonomian dan pendapatan  daerah  serta kehidupan  Krama  Bali yang sejahtera dan bahagia secara sekala-niskala.

"Sehingga perlu dikelola secara inovatif, transparan, akuntabel dan  profesional dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah," paparnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) sedianya dilaksanakan sesuai prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, yakni transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

"Selain untuk memperoleh laba dan atau keuntungan, BUMD juga harus memberi manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya," paparnya.

Politikus Dapil Badung itu menyebutkan bahwa pada UU 23/2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda.

Hal penting yang menjadi fokus untuk pengembangan Perseroda adalah dalam pelaksanaan investasi daerah perlu memperhatikan prinsip legalitas, keamanan, likuiditas, keuntungan dan kesesuaian. (*)

Artikel lainnya di Berita Bali