ASN Bakal Diganti Robot, Ada Pekerjaan Manusia yang Tak Tergantikan AI

Menurut Guspardi, pola berpikir milenial mesti lebih ke arah membangun wirausaha dengan segala inovasi agar mendapatkan penghasilan lebih besar.

"Kalau melakukan pekerjaan inovatif akan mendapatkan pendapatan. Pemerintah beri nuansa dan inovasi berwirausaha," kata dia.

Selain itu, juga pemerintah dinilainya mesti buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta memberikan proyeksi kebutuhan PNS tidak banyak lagi ke depan.

"Pemerintah buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, selain dari PNS. Pemerintah juga harus berani menyatakan jumlah PNS yang diperlukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga para sarjana tidak menatap PNS sebagai ladang pekerjaan," ujarnya.

Guspardi Gaus mengatakan, tujuan kebijakan itu tentunya harus berdampak lebih besar dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

"Beri pelayanan sempurna, bukan sebaliknya memperlambat, menyusahkan masyarakat. Jika tidak, apa gunanya ganti PNS dengan digital atau robot," ujarnya.

Menurut Guspardi, tujuan digitalisasi birokrasi sebenarnya telah dilakukan di berbagai negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

"Efektif dan efisien di sisi pemerintah sebagai tugasnya berikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu secara bertahap digitalisasi merupakan keniscayaan," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan, juga ada grand design yakni akan dilakukan revisi Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Larangan ASN Cuti Akhir Tahun Mulai 20 Desember, Kepala BKN: Wajib Batalkan Cuti

Baca juga: Selain Surati Presiden Jokowi, 34 Industri Pariwisata di Bali Buat Petisi untuk Datangkan Wisman

"Di situ memang belum ada, harus ada reward and punishment. Jadi, sekarang pemerintah dan DPR abai terhadap pembinaan untuk mendorong PNS lebih berinovasi, lebih memunculkan kinerja bagus, sehingga melakukan perubahan dengan revisi UU tentang ASN," pungkasnya. 

(*)