Berita Bali

Denpasar dan Badung Dikepung Banjir, DPRD Bali Geram, Minta Dinas PUPR & DLH Evaluasi Besar-besaran

Akibat hujan deras, Denpasar dan badung dikepung banjir, DPRD Bali geram dan minta dinas terkait untuk evaluasi besar-besaran

Penulis: Ragil Armando | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. Akibat hujan deras, Denpasar dan badung dikepung banjir, DPRD Bali geram dan minta dinas terkait untuk evaluasi besar-besaran. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Akibat hujan deras yang terjadi sejak Minggu malam hingga Senin 6 Desember 2021 kemarin, membuat kawasan Bali Selatan dilanda banjir. 

Bahkan, kawasan Kuta dan Sekitarnya menjadi daerah yang paling terdampak akibat banjir tersebut. 

Hal ini dikarenakan air sungai Tukad Mati meluap akibat debit air yang cukup tinggi. 

Terkait hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Adhi Ardhana alias Gung Adhi mengatakan, pihaknya sebenarnya pada bulan Oktober 2021 lalu sempat memanggil dan melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait. 

Dalam rapat tersebut, dilaporkan kesiapan dari Bali dalam mengantisipasi tingginya curah hujan dan angin kencang pada musim penghujan.

Baca juga: Banjir yang Merendam Wilayah Denpasar Kini Mulai Surut, Terhitung Ada 14 Titik Banjir

"Kami Komisi III sudah memanggil Dinas PUPR dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada akhir bulan Oktober 2021.

Untuk bersiap menghadapi musim penghujan yang disertai La Nina ini," ujarnya, Selasa 7 Desember 2021.

Ia juga menjelaskan, salah satu kesimpulan rapat saat itu, pihaknya sempat meminta agar saluran air atau drainase dilakukan penggelontor saluran. 

Sedangkan, untuk mengantisipasi genangan berlebih disiapkan dengan pompa, pengurangan volume sampah dari hulu.

Hingga kesiapan terhadap kemungkinan longsor, banjir bandang, serta mitigasi bencana dapat diantisipasi.

Namun, dengan melihat kenyataan banjir yang terjadi tersebut, Gung Adhi justru mempertanyakan apakah tim yang bekerja tersebut sudah sesuai dengan komitmennya. 

Sehingga, ia meminta Dinas PUPR segera melakukan evaluasi. 

Pihaknya juga mengkhawatirkan apa yang dilaporkan saat rapat koordinasi Oktober 2021 lalu, semua baik. 

Sementara realitanya yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang dilaporkan masyarakat, terlebih yang terdampak banjir. 

"Kami menanyakan kesiapan serta langkah yang sudah diambil, sehingga diharapkan musim penghujan tahun ini tidak menjadi musim penghujatan," tegasnya.

Baca juga: Pemkab Badung Sebut Perlu Anggaran Rp 80 M untuk Atasi Banjir di Wilayah Dewi Sri Kuta & Sekitarnya

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved