Breaking News:

Berita Buleleng

Plafon Jebol dan Atap Bocor di Beberapa Titilk, KPU Buleleng Ajukan Perbaikan Kantor Rp200 Juta

Beberapa titik atap kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng mengalami kebocoran. Bahkan saat hujan lebat turun, salah satu ruangan pun tergenang

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana 

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Beberapa titik atap kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng mengalami kebocoran.

Bahkan saat hujan lebat turun, salah satu ruangan pun tergenang air.

Mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih parah, KPU Buleleng mengajukan perbaikan kepada Pemkab Buleleng

Dikonfirmasi Jumat 10 Desember 2021, Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana mengatakan usia kantor KPU Buleleng memang sudah cukup tua, dan belum pernah tersentuh perbaikan.

Saat musim hujan seperti saat ini, kebocoran di beberapa titik pun mulai terjadi.

Bahkan kerusakan terparah berada di ruangan Kepala Sub Bagian. Beberapa plafonnya sudah mulai jebol, dan air selalu menggenangi ruangan tersebut apabila hujan turun dengan deras. 

Baca juga: Kejari Buleleng Maraton Periksa 26 Saksi Kasus Korupsi LPD Anturan, Sebagian Besar dari Nasabah

Pihaknya, kata Dudhi telah mengajukan perbaikan kepada Pemkab Buleleng selaku pemilik gedung.

Di mana, anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki atap kantor KPU yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Buleleng diperkirakan mencapai Rp200 juta. 

"Kerusakannya sudah lama. Tidak representatif karena banyak kebocoran. Karena tahapan Pemilu juga kemungkinan akan segera dilakukan tahun 2022, jadi kami usulkan perbaikan atap dan plafon kepada pemkab selaku pemilik gedung. Usulan itu sudah disetujui, dan perbaikannya akan mulai dilaksanakan pada Desember ini,"  jelasnya. 

Di sisi lain terkait  gudang logistik, Dudhi mengaku belum melalukan penjajagan.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melandai, Angka Inflasi di Buleleng Meningkat

Mengingat perencanaan kebutuhan logistik hingga saat ini belum ada kepastian. Utamanya terkait penyederhanaan surat suara. 

"Kalau misalnya jadi ada penyederhanaan surat suara, itu akan mempengaruhi kebutuhan logistik dan besaran gudang yang dibutuhkan. Kalau 2019 lalu kan kita sewa gudang yang besar karena logistiknya banyak."

"Kalau misalnya penyederhanaan surat suara jadi dilaksanakan, tentu gudang yang dibutuhkan lebih kecil, dan sewanya lebih minim," tambahnya. (*)

Berita lainnya di Berita Buleleng

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved