Berita Bali

Tanggapan Pangdam IX/Udayana Soal Rencana Demo Pelaku Pariwisata Bali

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menanggapi santai wacana demonstrasi dari elemen pelaku pariwisata di Bali

Penulis: Adrian Amurwonegoro | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menanggapi santai wacana demonstrasi dari elemen pelaku pariwisata di Bali. 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menanggapi santai wacana demonstrasi dari elemen pelaku pariwisata di Bali untuk menuntut pelonggaran syarat wisatawan asing masuk Bali.

Namun, ia tegas membantah jika ada anggapan pemerintah dituding mempersulit datangnya wisatawan ke Pulau Dewata. 

Ia menjelaskan, justru pariwisata Bali memberikan kontribusi ke kas negara mencapai Rp 75 triliun per tahunnya. 

Sehingga Pangdam membalik pertanyaan, apa untungnya pemerintah mempersulit wisatawan masuk Bali.

Baca juga: Ditanya Kebijakan Nataru Selalu Berubah-ubah, Ini Jawaban Pangdam IX/Udayana

"Bali ini penyumbang Rp 75 triliun per tahun ke pusat. Kalau dibilang menyulitkan, pemerintah tidak bodoh, apa untungnya?

Malah pusing, terus bagaimana menyelesaikan masalah Covid-19 ini," ujar Maruli dalam acara temu media di Media Centre Korem 163/Wira Satya, Jalan Melati, Kota Denpasar, Bali, Kamis 16 Desember 2021.

Pangdam juga menyampaikan, lantas apa motivasi pemerintah pusat hingga level daerah setiap hari melakukan video conference berjam-jam berkoordinasi antar lini kalau bukan menyelamatkan masyarakat dari bahaya paparan virus Covid-19.

Pemerintah juga melibatkan para ahli virus dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan gambaran bahaya virus.

"Memang kalau TNI Satgas dalam rangka pengendalian, kalau otoritas tetap di pemerintah. Kalau mau demo silakan saja, hak mereka.

Tapi itu akan menyusahkan Bali sendiri, kita semua berisiko, kita vidcon 3-4 jam setiap hari, kalau tidak ada motivasinya kan lucu," kata dia.

"Nanti kalau terjadi penyebaran virus banyak yang meninggal dunia, siapa mau bertanggung jawab?" tukas Pangdam.

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah memberikan kelonggaran lebih jika dibandingkan negara-negara lain yang melakukan karantina hingga 3 minggu dan kebijakan buka tutup lockdown.

Baca juga: Indonesia Jadi Salah Satu Negara Terbaik Pengendalian Covid-19, Ini Komentar Pangdam IX/Udayana

"Di China karantina tiga minggu, di Bali tiga hari, itu keberanian luar biasa menurut saya.

Bahkan, para ahli virus mereka selalu merekomendasikan ketatkan terus. Tapi pemerintah masih berani ngomong buka dikit, buka dikit, buka dikit," ujarnya.

"Jadi kalau ada pernyataan mempersulit orang datang, tidak nyambung menurut saya.

Siapa berani bertanggung jawab kalau ada penularan dan ada banyak lagi yang meninggal karena Covid-19," pungkasnya.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved